TRIBUNNEWS.COM - Inilah poin-poin pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dengan calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Beberapa pernyataan disampaikan oleh JK usai pertemuan tersebut, mulai dari netralitas hingga nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang sempat disinggung oleh pria berusia 81 tahun itu.

Berikut beberapa poin pertemuan antara Ganjar dengan Jusuf Kalla yang dirangkum oleh Tribunnews.com, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Respons Jusuf Kalla Ketika Balas Rayuan Ganjar Pranowo

1. Berharap Ganjar seperti Megawati

JK berharap Ganjar Pranowo bakal memiliki sikap demokratis seperti Megawati Soekarnoputri.

Awalnya, ia mengatakan sangat menghargai sosok Megawati, yang dinilainya sebagai pemimpin yang sangat demokratis.

Pria kelahiran Sulawesi Selatan itu mengungkapkan, hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya mengenal Megawati.

"Tentu itu bagian dari demokrasi bahwa saya sangat menghargai Ibu Mega sebagai seorang pemimpin atau ibu yang baik dan sangat demokratis."

"Itu saya alami, saya tahu betul, bukan dari luar," kata Jusuf Kalla kepada awak media, usai pertemuan dengan Ganjar Pranowo, Minggu.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengharapkan Ganjar Pranowo juga dapat menjadi sosok yang memiliki sikap demokratis seperti Ketua Umum partainya tersebut.

"Jadi, ya, karena itulah saya mengharapkan juga tentu Pak Ganjar ini juga seperti begitu tentunya," ucapnya.

2. Ketua PMI Harus Netral

Pada pertemuan kemarin, Ganjar sempat menggoda JK untuk masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Godaan tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan nada bercanda.

Jusuf Kalla lantas mengungkapkan, ia tak bisa bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

JK menjelaskan, dirinya harus bersikap netral, mengingat saat ini ia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). 

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN," ucap JK.

Lebih lanjut, JK menjelaskan, semua warga negara pasti memiliki pilihan calon presidennya masing-masing. 

Meski demikian, menurutnya, ada tanggung jawab sebagai pejabat harus bersikap netral.

"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silahkan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," ungkap JK.

3. Rapor Merah Penegakan Hukum di Indonesia

Jusuf Kalla mengomentari pernyataan Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dahulu Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Tetapi, saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Jusuf Kalla lantas menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan."

"Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu lantas menyatakan, apabila ingin menyambut Indonesia Emas 2045 ada syarat yang mesti dipenuhi.

Syarat itu ialah berlaku adil dan berlaku netral.

Apabila tidak, maka menurutnya Indonesia akan mengalami masalah.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi," ucap JK.

"Tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlakulah netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," tuturnya.

4. Pesan soal Netralitas

Perihal netralitas jelang Pemilu 2024, menurut Jusuf Kalla, agar negara menjadi lebih baik itu harus diwujudkan dengan kerja sama semua pihak.

"Itulah yang kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini dilaksanakan sebagaimana yang baik dan aman," jelas JK.

Oleh karena itu, JK kemudian mengatakan, situasi jelang Pemilu 2024 dibutuhkan peranan dari seluruh aparat pemerintahan.

Para pejabat harus berlaku netral di Pemilu 2024 agar dapat terlaksana secara aman dan baik.

"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan sama pejabat itu," ucap JK.

"Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya dan sumpahnya selalu ada Quran atau Injil di atasnya."

"Jadi berat sekali hukumannya bukan hanya hukuman dunia, tapi hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapa pun."

"Karena itulah keinginan kita negara harus baik ke depan," jelasnya.

5. Ganjar Didampingi Ketua TPN

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, turut mendampingi Ganjar dalam pertemuan itu.

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam secara tertutup.

Mulanya, Ganjar mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla membahas banyak hal. 

Salah satunya, keduanya bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik.

"Intinya Pemilu mesti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa mesti dijaga, saya mengapresiasi beliau," kata Ganjar yang turut didampingi JK saat memberikan keterangan pers di lokasi.

Ia mengungkapkan pernyataan JK soal pilihan politik yang mungkin saja berbeda, tetapi harus tetap menjunjung persatuan.

Ganjar juga menyebut, jika pilihan politik JK akan berbeda dengan dirinya.

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, dan rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya," ucap Ganjar.

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami)