TRIBUNNEWS.COM - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, turut mengomentari penilaian calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di Indonesia era Jokowi.

Menurut Jazuli, jangan hanya karena kecewa tak didukung Jokowi, Ganjar lalu mengritik penegakan hukum saat ini.

Padahal sebelumnya, Ganjar terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

Jazuli menilai, kritikan Ganjar kepada Presiden Jokowi itu tidak objektif.

Pasalnya syarat akan unsur kekecewaan karena tak mendapat dukungan.

Baca juga: Kunjungi Kota Sorong Papua, Ganjar Pranowo Terima Aspirasi Soal Hunian Tak Layak hingga Pendidikan

Bahkan, kritikan Ganjar itu dinilai tidak objektif.

Pihaknya pun memperbandingkan kritikan Ganjar itu dengan kritikan PKS, sebagai partai oposisi pemerintah.

"Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi, jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa, kritiknya tuh objektif yang dilakukan."

"Jangan kemarin puji-puji, sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu nggak gitu," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Walaupun, lanjut Jazuli, memang demokrasi Indonesia mengalami penurunan.

"Kita buat buku putih. Ada buku putihnya, jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan."

"Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan," jelas Jazuli.

Jazuli pun mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Jokowi setelah tidak mendapatkan 'endorsement' di Pilpres 2024.