"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelas Puan.

Puan pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.

Baca juga: Jubir TPN: Ganjar-Mahfud Bakal Bawa Program SMK Gratis di Jateng, Jadi Program Nasional

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Ganjar diminta memberikan penilaian terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan.

Namun, kini di era pemerintahan Jokowi, rapor penegakan hukum di Indonesia dinilai turun menjadi nilai lima.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya menyinggung faktor rekayasa dan intervensi di era saat ini.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujar Ganjar.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Igman Ibrahim/Muhamad Deni Setiawan/Rizki Sandi Saputra)