Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap ada dugaan pelanggaran terkait pakta integritas PJ Bupati Sorong. 

Berangkat dari dugaan itu Bawaslu merekomendasikan hasil pengawasan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca juga: Bawaslu akan Koordinasi KPK Cari Tahu Kebenaran Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

"Ada dugaan pelanggaran. Sudah masuk ke KASN, kan ASN dia. Rekomendasi," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).

"Kalau enggak salah, ada dugaan. Makanya ke KASN. Kalau enggak terbukti kan enggak masuk ke KASN," sambungnya. 

Lebih lanjut, Bagja mengatakan dari hasil temuan Bawaslu terdapat beberapa Pj yang juga diduga ikut melanggar. Bawaslu pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN.

Baca juga: Budi Gunawan Bantah BIN Ikut Tanda Tangani Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar-Mahfud

"Nanti kita lihat dulu lah. Kayaknya ada beberapa Pj yang kena, satu dua. Nanti tanyakan ke KASN," tuturnya.

Sebelumnya, beredar pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Salah satu isi dari pakta integritas itu ialah perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Isi Pakta Integritas

Diketahui pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Isi pakta integritas tersebut yakni:

Pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Penjelasan Tim Ganjar-Mahfud

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada upaya-upaya untuk menutupi kejahatan demokrasi sebenarnya, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu diungkapkan Hasto saat ditanya wartawan soal isu Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, yang berisi untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres.

Hasto pun menegaskan, bahwa kebenaran yang sebenarnya akan terungkap ke permukaan.

“Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan (bicara) arus kebenaran. Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena berbagai penggiringwn opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya,” kata Hasto saat ditemui di sela-sela rapat konsoldiasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

“Sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar,” sambung dia.

Hasto juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini. Terlebih menggunakan manipulasi, apalagi kampanye hitam di Pilpres 2024

Dia lantas menyinggung soal kejadian kasus hoaks Ratna Sarumpaet pada tahun 2018 silam atau di masa-masa pertarungan Pilpres 2019 sedang berlangsung.

Dimana awalnya Ratna sempat disebut mengalami penggeroyokan oleh oknum aparat. Namun, pendukung Prabowo itu mengakui bahwa dirinya habis menjalani operasi sedot lemak di pipi dan pulang dengan kondisi lebam di wajahnya.

“Kami tidak (menggunakan manipulasi,red). Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa 'no black campaign', kita tidak mengenal model-model manipulasi drama. Dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ,” ungkap politisi asal Yogyakarta ini.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini pun merasa yakin, bahwa para Pj Gubernur akan menjaga prinsip netralitas.

Dia pun mengingatkan kembali bahwa kejadian di Mahkamah Konstitusi (MK) itulah contoh hilangnya sebuah prinsip netralitas.

“Tapi prinsip-prinsip ini kan terkoyak ketika Mahkamah Konstitusi yang terpisah saja itu bisa diintervensi. Inilah yang mengoyakkan prinsip-prinsip seperti itu. maka mari kita kembalikan pada roh demokrasi, jurdil, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi,” jelas Hasto.

Meski begitu, Hasto menepis bahwa upaya-upaya manipulasi tersebut adalah bentuk dari jebakan untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Enggak. Nanti waktu akan terlihat. Tapi bagi kami kita tidak pernah ada suatu Pakta-pakta Integritas, karena ya integritas itu muncul dari kesamaan pikiran dan hati. Tidak bisa integritas itu diucapkan di dalam mulut tapi lain di pikiran, lain di hati lain, di perbuatan. Dan integritas yang tertinggi itu rakyat, yang bergerak dengan suara nurani," papar Hasto.

"Inilah yang diyakini oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD,” pungkasnya.