TRIBUNNEWS.COM - Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menjadi narasumber dalam bincang bersama milenials dan gen z dalam Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).

Dalam kesempatan tersebut Anies banyak mendapat pertanyaan yang berisi keresahan dari para anak muda terlebih mereka nantinya akan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan melalui Pilpres 2024

Salah satunya adalah terkait hunian, di mana Anies menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses kredit pemilikan rumah (KPR). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berencanan mereformasi sistem KPR di Indonesia.

Baca juga: Anies Kritik IKN, Jubir Tegaskan IKN Cacat Logika

"Ini salah satu agenda utama kita (bersama Muhaimin Iskandar), melakukan reformasi KPR. KPR untuk semua, itu judulnya. Kita ingin agar kredit perumahan rakyat jangan menjadi 'Kapan Punya Rumah', tapi kita menginginkan agar aturan-aturan untuk penunjang bagi pembangunan rumah itu dimudahkan," terang Anies

"Pertanyaannya ini (sistem KPR saat ini) mau diteruskan atau diubah? Kalau mau diteruskan ya pilih yang melanjutkan. Tapi kalau mau yang diubah, pilih yang mau lakukan perubahan," tambahnya.

Menurutnya ada dua sasaran utama dalam rencana reformasi KPR tersebut. Pertama, mereka yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan akses KPR. dan Kedua, Anies ingin para pekerja independen, seperti seniman, budayawan, tokoh agama, tokoh sosial, hingga tokoh masyarakat bisa mandiri.

Menurut data yang dimilikinya, lebih dari 85 persen masyarakat Indonesia saat ini membangun rumahnya sendiri tanpa bantuan kontraktor. Padahal, ia ingin semua punya akses yang sama demi menurunkan backlog alias jumlah rumah terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Pejabat KPK yang Melanggar Etik dan Hukum Harus Mengundurkan Diri

"Nah, padahal bank-bank milik negara adalah tugasnya membantu negara membuat rakyat punya rumah. Ada backlog 12 juta lebih, sementara bank milik negara punya keuntungan yang besar dari KPR. Harusnya, seharusnya kita lakukan reformasi," tegasnya.

Menurutnya, bank yang dikelola negara bisa mempermudah prosedur KPR sekaligus mengedepankan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ikut menyederhanakan regulasi eksisting agar akses KPR bisa lebih gampang.

"Mengapa untuk aset yang harganya turun dimudahkan kreditnya? Sementara kredit untuk rumah yang asetnya akan meningkat justru dipersulit? Rumit. Inilah perubahan yang ingin kita bawa dan ini adalah tawaran yang kita bawa bagi Generasi Z," tanya Anies.

"Bagi generasi masa depan memiliki aset rumah di masa muda, walaupun kecil, akan membuat mereka jauh lebih tinggi lonjakan kesejahteraannya. Karena aset itu akan meningkat harganya terus menerus," tandasnya. (***Fitrah***)