"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin.

Ganjar Tak Sepakat dengan PKS

Capres nomor urut 3, Ganjar menyatakan tak sepakat dengan pernyataan PKS yang berharap Ibu Kota Negara tak dipindahkan ke IKN.

Pasalnya, peraturan soal IKN sebelumnya sudah diketok menjadi Undang-undang.

Sehingga, seluruh pejabat negara diminta untuk tetap melaksanakan putusan tersebut.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok apalagi menjadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," Ganjar saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Kendati demikian, Ganjar tak memberikan pernyataan gamblang apakah dirinya akan tetap melanjutkan IKN jika terpilih menjadi presiden 2024 nanti.

Baca juga: 4 Serangan Ganjar & Anies ke Jokowi, Soal IKN Hingga Penegakan Hukum, Bagaimana Presiden Menjawabnya

Namun, sebelumnya, Ganjar juga sempat memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.

"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset," tuturnya, saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"Mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia," jelasnya.

Kemudian, Ganjar mengatakan, bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.

Tetapi, ditegaskan Ganjar, hal tersebut tak bisa terlaksana jika PDIP tak bisa memenangkan Pemilu 2024 kembali.

"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Ibriza Fasti/Igman Ibrahim)