TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu partai politik (parpol) pengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang mengharapkan Anies tak melanjutkan pemindahan Ibu Kota Negara itu jika nanti terpilih menjadi presiden 2024.

Penolakan tersebut, kata Syaikhu, merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Dalam hal ini, Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kendati demikian, Syaikhu menegaskan, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN.

Kemudian, nantinya, PKS berencana menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Menanti Nasib IKN Usai Jokowi Lengser: Ditolak Anies, Dilanjutkan Prabowo, Bagaimana dengan Ganjar?

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.

Pernyataan dari PKS itu kemudian mengundang komentar dari berbagai pihak.

Termasuk dari Anies, cawapres Cak Imin, hingga capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo.

Lantas, bagaimanakan pendapat dari sejumlah pihak mengenai hal tersebut?

Anies Sebut Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan

Menanggapi harapan PKS tersebut, Anies hanya mengatakan, saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pembangunan.

Sehingga, menurut Anies, pembangunan seharusnya tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.