Menurut Mahadita, bukan tidak mungkin akan terjadi beragam intrik atau kecurangan dalam pemilu 2024 ini yang menimpa pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Prabowo-Gibran Tak Kampanye di Hari Pertama, TKN Ungkap Alasan, Pengamat: Sedang Nikmati Zona Nyaman

Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang akan menjadi garda terdepan dalam melihat dan menemukannya.

"Kami yakin pada saat kampanye nanti akan ada intrik-intrik yang dimainkan oleh pihak-pihak sebelah atau apapun, yang dapat merugikan kubu pak Prabowo," kata dia.

Sehingga, kata Mahadita, melalui TAPG ini, masyarakat khususnya relawan dan pendukung Prabowo-Gibran dapat membuat laporan.

Pria yang juga merupakan sebagai advokat itu menyatakan, nantinya jika memang proses tersebut dibawa ke ranah hukum, maka TAPG akan turut mendampingi tanpa harus dikenakan biaya.

"Apabila dari simpatisan maupun pemilih-pemilih dari Prabowo-Gibran kami sudah menyiapkan waktu tempat untuk memberikan edukasi maupun advokasi apabila mereka bermasalah, dan kami siap untuk menerima pengaduan itu," kata dia.

Mahadita juga menyatakan, pihaknya saat ini sudah membuat hotline aduan yang tersedia di akun media sosial Instagram TAPG, untuk masyarakat melapor.

Hanya saja, perihal lokasi, TAPG kata dia, akan lebih fokus ke daerah-daerah kabupaten atau provinsi lain di Indonesia bukan di DKI Jakarta.

Sebab, menurutnya, masyarakat selain di Ibu Kota lebih minim terjamah jaringan advokat.

"Kita ini lebih fokus pada pemilih grassroot makanya kita fokuskan ke wilayah kalau di DKI kan sudah banyak, makanya kita fokus tadi kalau kita sudah di bentuk di beberapa wilayah sebagai posko, itu tujuan kita," kata dia.

Adapun dalam agenda deklarasi ini turut dihadiri perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dari Tim Golf (Relawan) yakni Poltak Agustinus Sinaga.

Profil Mahadita Ginting

Mahadita Ginting merupakan seorang advokat yang tergabung dalam Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing di PERADI.

Mahadita diketahui memiliki law form bernama Mahadita Ginting and Partner yang didirikan sejak Desember 2002.

Mahadita juga merupakan pengurus MPW Badan Pembina Hukum (BPH) Pemuda Pancasila (PP).