TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membuat program untuk mendorong kesejahteraan guru mengaji.

Program tersebut dilakukan dalam rangka memberikan ruang setinggi-tingginya bagi para pendidik khususnya guru mengaji.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang dari lama punya concern terkait kesejahteraan guru dan pendidik. Bagi beliau berdua, kesejahteraan guru yang terjamin sama dengan memberikan ruang setinggi-tingginya bagi jasa para pendidik dalam rangka membentuk nation and character building," ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, saat ditemui wartawan di Jakarta, Jumat (1/12/2023) malam.

Kata Seno, program menyejahterakan guru mengaji tersebut awalnya diinisiasi oleh cawapres Mahfud MD saat melakukan kampanye hari pertama di Sabang, Aceh.

Namun, lanjut Seno, program itu tidak hanya sebatas menyejahterakan guru mengaji saja, tetapi juga guru lain yang berbasis agama lain, misalnya guru sekolah Minggu dan lainnya.

"Guru sekolah minggu juga akan diperhatikan dengan kadar yang sama," ujar Seno.

Guna menyejahterakan guru mengaji, kata Seno, Ganjar-Mahfud juga bakal menyiapkan insentif sebesar Rp1 juta per orang per bulan. Selain itu, juga disiapkan asuransi kesehatan sebagai penunjang.

"Sudah dilakukan perhitungan dan terus akan disempurnakan. Kita yakin mampu," ujarnya.

Baca juga: Muliakan Guru, Gus Imin Janji Memperhatikan dan Memberi Gaji untuk Guru Ngaji

Adapun dalam pertemuan dengan masyarakat di Pulau Weh, Aceh, Mahfud menegaskan tekad pasangan Ganjar-Mahfud untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan tenaga pendidik keagamaan lainnya, serta mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Mahfud menyebutkan bahwa pihaknya memiliki program unggulan, yakni Gaji Guru Ngaji.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (mencapai 240 juta orang), Indonesia memiliki sekitar satu juta guru ngaji.

"Di Banda Aceh saja, ibu kota Provinsi Aceh, ada 1.500 guru ngaji," sebut dia.

Sayangnya, lanjut Mahfud, mereka selama ini tidak mendapatkan apresiasi yang layak. 

"Padahal guru ngaji dan tenaga pendidik keagamaan memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak-anak," kata Mahfud MD.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sekitar 65 persen dari guru ngaji berpendapatan jauh di bawah upah minimum regional (UMR).

Pemerintah Jawa Tengah juga telah memiliki program insentif untuk para guru ngaji dan pengajar agama lain. Pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo, pemerintah Jateng menghibahkan Rp1 triliun untuk insentif guru ngaji dan pendidik agama lainnya.

Selain untuk insentif, dana itu juga untuk membayar iuran BPJS mereka.

Baca juga: Cak Imin Janji Beri Gaji ke Guru Ngaji karena Profesi Mulia: Insyaallah jika AMIN Berkuasa Ada Jalan

Cak Imin Juga Ingin Sejahterakan Guru Ngaji

Mirip dengan Mahfud MD, cawapres nomor urut 1, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, juga ingin menyejahterakan guru ngaji

Cak Imin berjanji akan memberikan gaji kepada guru ngaji apabila nantinya menang Pilpres 2024.

Menurut Cak Imin, guru ngaji merupakan profesi yang mulia karena sangat diperlukan untuk ikut membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan bangsa dan negara.

Hanya saja, faktanya belum semua pendidik bisa mendapatkan peluang yang sama.

Maka dari itu, Cak Imin berjanji akan memperhatikan dan memberikan gaji kepada para guru ngaji jika dia dan Anies Baswedan menang dalam pilpres tahun depan.

"Guru sekolah masih ada gajinya, guru ngaji tidak ada. Insyaallah nanti kalau AMIN berkuasa ada jalannya," ucap Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Baca juga: BREAKING NEWS: Guru Ngaji Jokowi, Gus Karim Sakit, Dirawat di RS DKT Solo

Cak Imin menyatakan konstitusi negara mewajibkan penyelenggara negara mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Oleh karena itu, penyelenggara negara diharapkan bisa memenuhi kebutuhan sekolah, siswa, dan guru.

"Ketika terjadi bom Hiroshima dan Nagasaki, yang paling pertama dihitung oleh pemerintah Jepang adalah berapa jumah guru yang tersisa."

"Hal itu menegaskan pentingnya peran guru dalam proses pembangunan bangsa," kata dia.

(Tribunnews.com/Willy Widianto/Rifqah)