Diketahui pada Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan berduet dengan Sandiaga Uno yang kala itu merupakan kader Gerindra.

"Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat mas anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung bapak," ucap Prabowo.

"Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies, anda ke rumah saya, saya opisisi, anda terpilih," ujar Prabowo.

Lantas, Anies yang diberi kesempatan untuk kembali menyikapi tanggapan Prabowo kembali menegaskan bahwa dalam proses demokrasi harus ada pemerintah dan oposisi.

Menurut Anies dua-duanya sama-sama terhormat dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan bila ada oposisi maka akan selalu ada perspektif pandangan berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai.

"Sehingga, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi," ucapnya.

"Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi apa yang terjadi beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbinis, tidak bisa berusaha, maka itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, keuasaan lebih dari soal uang, kukasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ujar Anies.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan pernyataan 'tidak tahan jadi oposisi' seperti yang disampaikan Anies Baswedan.

Muzani mengungkit bahwa tidak ada orang yang lebih dekat dari Prabowo dibandingkan dirinya.

Ia pun menjamin eks Danjen Kopassus itu tidak pernah berbicara 'tidak tahan jadi oposisi'.

"Saya ini paling dekat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak pernah pidato seperti itu. Pak Prabowo nggak pernah ngomong seperti itu," ujar Muzani seusai peluncuran pemilihmuda.id di TKN Pemilih Muda (Fanta) Prabowo-Gibran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Muzani mempertanyakan Anies untuk mengungkap kapan Prabowo berbicara 'tidak tahan jadi oposisi'.

Sebab, ia tidak mendengar atasannya itu berucap seperti yang dituduhkan Anies.

"Saya bisa hitung kapan pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo. Ngomongnya di mana, apa segala macam, pidato di mana, saya nggak pernah dengar," katanya.

Karena itu, Muzani menegaskan ucapan Anies Baswedan bahwa Prabowo 'tidak tahan jadi opsisi' tidak berdasar.

Sebab, ia tidak pernah mendengar.

"Jadi menurut saya itu yang diomongin mas Anies tidak bersumber yang saya nggak pernah dengar," katanya.

3. Anies Baswedan Siinggung Pelanggaran Etika

Serangan Anies Baswedan selanjutnya adalah mengungkit putusan MK yang melahirkan putusan pelanggaran etik yang dikeluarkan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Anies dalam debat bertanya bagaimana perasaan Prabowo seusai mendengar MKMK mengeluarkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan MK.

"Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Kemudian di MK dibentuk MKMK, yang hasilnya mengatakan terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat MK secara etika bermasalah. Kemudian bapak punya waktu sampai dengan 13 November untuk mengambil karena disitu waktu mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika. Pertanyaan saya apa perasaan bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika disitu?" tanya Anies dalam debat di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam.

Prabowo pun memberikan jawaban bahwasanya para pakar hukum yang berada di sekitarnya telah menyatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam putusan tersebut.

"Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang," ujar Prabowo.

Prabowo menyatakan bahwasanya sudah ada tindakan terhadap keputusan MK tersebut.

Akan tetapi, putusan tersebut masih saja diprotes oleh sejumlah pihak.

"Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Ya saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil mas Anies. ya. Anda juga paham ya. Sudah lah, ya," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya meminta masyarakat memutuskan dan menilai terkait keputusan MK tersebut.

Jika tidak suka dengan Gibran, maka tidak usah memilih paslon nomor urut 2.

"Intinya rakyat putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami saudara-saudara sekalian," katanya.

4. Sindir Prabowo Bicara Tak Pakai Data

Anies Baswedan pun menyindir orang berbicara tak pakai data ketika ia menanggapi pertanyaan Prabowo Subianto soal polusi udara.

Awalnya, Prabowo Subianto memberikan pertanyaan kepada Calon Anies Baswedan terkait dengan permasalahan kota DKI Jakarta.

Adapun yang menjadi salah satu fokus Prabowo dalam pertanyaannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah terkait dengan masalah polusi udara.

Padahal kata Prabowo, DKI Jakarta memilki dana APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 80 Triliun.

"Lima kali DKI selama mas Anies mimpin sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, pak Anies sebagai Gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih," tanya Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan dalam debat capres perdana di KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Menjawab pertanyaan dari Prabowo dalam debat itu, Anies menyatakan bahwasanya masalah itu tidak terlepas dari permasalahan udara di Jakarta.

Kata Anies, Jakarta di suatu hari tidak selalu mengalami polusi buruk.

"Jadi di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara bila masalah udara bersumber dari dalam kota Jakarta maka hari ini besok minggu depan selalu akan kotor," jawab Anies.

"Tapi apa yang terjadi? ada hari dimana kita bersih ada hari dimana kita kotor, ada masa minggu pagi, jagakarsa sangat kotor," sambung dia.

Secara garis besar, Anies menyatakan bahwa ada faktor lain yang besar terkait permasalahan polusi udara ini yakni soal angin.

Kata dia, angin bisa bergerak kemanapun termasuk masuk ke dalam wilayah Jakarta.

"Apa yang terjadi? polusi udara tak punya KTP, angin tidak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini ketika polutan yang muncul PLTU mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara," ujar Anies.

Merespons pernyataan Anies itu, Prabowo merasa heran, sebab, jika yang dipermasalahkan adalah angin, maka tidak perlu lagi adanya peran dari pemerintahan.

"Jadi saya kira kalau kita pengin gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu," kata Prabowo.

Menyikapi hal itu, Anies kemudian menyindir orang yang berbicara tidak menggunakan data.

“Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Saya pakai data,” ucapnya.

5. Gunakan Istilah Ordal Saat Singgung Putusan MK

Anies Baswedan dalam debat pun menyinggung tentang fenomena "orang dalam" atau "ordal".

Menurut Anies, fenomena ordal ini menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur.

"Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal. Ada ordal dimana-mana, yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies saat menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat capres.

Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun. (Tribunnews.com/ rizki/ fersianus/ igman)