TRIBUNNEWS.COM - Pada debat calon presiden (capres) perdana Selasa (12/12/2023), capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Sindirian yang diberikan Anies tersebut mengenai Prabowo yang berpindah dari oposisi menjadi koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Anies memaparkan, bahwa Prabowo sendiri menyampaikan jika tak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis.

Atas hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun angkat bicara.

Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan, keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 itu karena panggilan bangsa.

Bukan tak tahan menjadi oposisi karena menyebabkan tidak bisa berbisnis.

"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron kepada awak media, Rabu (13/12/2023).

Baca juga: Pengamat: Anies Kritik Demokrasi tanpa Oposisi, tapi NasDem dan PKB Nyaman di Pemerintahan

Langkah tersebut untuk mengatasi keterbelahan masyarakat yang terjadi di Pilpres 2019.

Ditegaskan Nusron, langkah Prabowo itu bukan sebagai bentuk pragmatisme atau mencari keuntungan semata.

Maka dari itu, dibutuhkan jiwa besar Prabowo untuk bergabung dengan Presiden Jokowi yang pernah menjadi rivalnya di Pilpres 2019 itu.

"Prabowo menjadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga pasca-Pilpres 2019. Negara tidak boleh pecah dan terbelah."

"Sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional," ucapnya.

"Ini bukan langkah pragmatis akibat tidak tahan menjadi oposisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia," jelas Nusron.

Prabowo Balas Sindirian Anies