Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Indikasi Sumber Dana Kampanye Pemilu 2024 dari Tambang Ilegal, Berapa Biaya Politik di Indonesia?

PPATK membongkar adanya indikasi sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tambang ilegal. Sebenarnya, berapa besar biaya politik di Indonesia?

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Indikasi Sumber Dana Kampanye Pemilu 2024 dari Tambang Ilegal, Berapa Biaya Politik di Indonesia?
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana berfoto bersama Ketua KPU Hasyim Asyari usai menyerahkan rekor MURI serta seluruh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat acara deklarasi kampanye pemilu damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), di halaman gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). - PPATK membongkar adanya indikasi sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tambang ilegal. Sebenarnya, berapa besar biaya politik di Indonesia? 

Menurut Anies, ada peran negara untuk mengembalikan kepercayaan publik pada parpol.

Ia menilai ada masalah mendasar terkait parpol, yaitu mengenai biaya politik.

Anies berpendapat selama ini biaya politik tidak pernah diperhatikan dalam proses politik.

Baca juga: Temuan Dana Kampanye Dari Pertambangan Ilegal Jumlahnya Triliunan Rupiah

Padahal, untuk berkampanye dan memenuhi operasional parpol, biaya yang diperlukan tidak sedikit.

"Parpol (bisa) mengembalikan kepercayaan (publik), di sini ada peran negara. Salah satu masalah yang mendasar, parpol ini memerlukan biaya."

"Biaya politk selama ini tidak pernah diperhatikan dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies pun menilai sudah saatnya pembiayaan politik dihitung secara benar dan dilakukan secara transparansi.

Berita Rekomendasi

Menurut dia, hal itu akan mengembalikan kepercayaan publik pada parpol.

"Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi sehingga rakyat pun melihat, ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan."

"Jadi salah satu reform-nya adalah reform pembiayaan politik oleh parpol," tandas dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ashri Fadilla/Hendra Gunawan)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas