Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo menegaskan pernyataan pemerintah soal ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya di lapangan. 

Ganjar menyampaikan hal itu dalam acara Food & Agriculture Summit III, dialog calon presiden RI 2024-2029 bertajuj 'Mewujudkan Kedaulatan Argomaritim Sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045' yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) di IPB International Convention Center (IICC), Botani, Bogor, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Persiapan Debat Cawapres, Ganjar Pamerkan Segudang Pengalaman Mahfud MD 

Ganjar mulanya menceritakan soal ketersediaan pupuk yang dibahas dalam debat perdana capres 12 Desember 2023 lalu. 

Menurut Ganjar, saat debat tersebut, ia disinggung soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kemudian, dalam kesempatan yang sama, eks Gubernur Jawa Tengah itu meresponsnya dengan mengatakan, kelangkaan tak hanya terjadi di Jawa Tengah. 

Kemudian, Ganjar menyoroti hal yang terjadi pascadebat perdana capres itu, yakni saat pemerintah buka suara terkait ketersediaan pupuk. 

"Setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat, tenang pupuk ada. Itu bahasa yang saya dengar," ungkap Ganjar.

Baca juga: Ini Strategi Jitu Ganjar Pranowo Turunkan Harga Bahan Pokok

Meski demikian, diungkapkan Ganjar, kondisi ketersediaan pupuk yang didapatinya di lapangan tidak demikian. 

"Tapi faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Kita butuh integritas dan jujur soal itu," tegas Ganjar.

Terkait hal itu, menurut Ganjar, profiling menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat memetakan kondisi sesungguhnya ketersediaan pupuk di lapangan.

"Maka kemudian berbasis data kependudukan inilah kita bisa melakukan profiling. AI bisa kita masukan kok ke situ untuk menghitung," katanya.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dianggap akan mempermudah petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik (Himpo) Jawa Barat Banten Alvian Luneto.

Menurut Alvian Luneto, peraturan tersebut akan mempermudah petani dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi.