TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, kebijakan Kartu Tanda Penduduk Sakti mungkin dilakukan karena sudah ada Peraturan Presiden 39 No.2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Perpres sudah ada, tinggal disempurnakan saja. E-KTP yang betul memang bisa dipakai untuk apa saja, karena itu kan ada RFID-nya,” kata Agus pada Sabtu (23/12/2023).

Namun perlu diperhatikan apakah RFID (Radio Frequency Identification) tersebut bisa terbaca atau tidak.

Baca juga: TKN Ganjar-Mahfud: Rakyat Dambakan Pemimpin yang Mampu Tegakkan Hukum dan Komitmen Kerakyatan

Lannjutnya, karena banyak kasus E-KTP dibuat asal-asalan.

"Dicek apa semua E-KTP, RFID sudah jalan atau belum karena banyak yang tidak bisa digunakan itu saja. Kalau itu sudah jalan tidak masalah,” imbuh Agus.

Kemudian soal data, ada beberapa versi misalnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), data Kementerian Sosial maupun Satu Data Indonesia.

Data yang semrawut harus segera diselesaikan jika ingin menjadikan KTP sakti.

“Nah berani enggak presiden yang baru menggunakan itu (SDI) supaya orang mau apa-apa pakai KTP,“ sebut Agus.

Sebelumnya Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bakal menerapkan sistem Satu Data Indonesia bagi masyarakat melalui program kerja Kartu Tanda Penduduk atau KTP Sakti apabila terpilih menjadi presiden pada 2024.

“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu-persatu, nanti bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti," kata Ganjar di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Ganjar mengatakan KTP Sakti merupakan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.

Nantinya mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.

“Single data on population sudah lama selalu diwacanakan tapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data DTKS Kemensos yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” terangnya.

Nawawi menilai ide tersebut akan lebih menjamin bansos tepat sasaran.

“Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” lanjutnya.

Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat, tidak sekadar untuk program bansos.

"Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program pemerintah. Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh Termasuk kebutuhan utk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” tambahnya

Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi.

“Perlu effort besar untuk mengintegrasikan data NIK termasuk system dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya," tegasnya.

Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah.

“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” paparnya.

Misi 3 Cawapres

Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).

Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggagas soal slepetnomic di akhir debat.

Cak Imin mengklaim kebijakan ekonomi pemerintah saat ini, tidak memiliki keberanian untuk menegakkan aturan ‘main’ yang adil. Terutama, keadilan yang berpihak kepada masyarakat.

Baca juga: Beri Closing Statement Debat, Mahfud Pamerkan Program Unggulan senilai Rp2,5 Triliun selama 5 Tahun

“Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomic sebagai solusi ekonomi kita, segala ketidakadilan kita slepet,” kata Cak Imin di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Jika terpilih, Cak Imin memastikan akan ‘slepet’ proyek yang menggunakan anggaran jumbo tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu, Cak Imin ingin ada perubahan-perupayaan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia.

“Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis, harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama,” tutur Cak Imin.

Cak Imin menyampaikan, dengan slepetnomic pasangan nomor urut 01 ingin memastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak.

“Kita ingin kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak,” tambah Cak Imin.

Sedangkan, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, 2030 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Saat itu sebagian besar penduduk Indonesia ada pada usia produktif.

“Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktifitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia Emas makin terbuka lebar,” kata Gibran. 

Untuk memanfaatkan peluang itu, Gibran mengajak untuk bekerja keras, fokus, dan berani melakukan lompatan. Sebab, kesempatan bonus demografi diklaim hanya datang sekali.

“Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas,” terang Gibran.

Sedangkan, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD ingin memastikan untuk negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Lalu, Mahfud memaparkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun, yaitu:

1. 17 juta lapangan kerja

2. 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan

3. Uang saku, kasir posian

4. 10 juta hunian

5. Rumah semudah punya motor

6. Sekolah dapat, lulus pasti kerja

7. Satu keluarga miskin, satu sarjana

7. Perempuan maju

8. Guru naik kelas

9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara

10. Mudah berusaha, termasuk UMKM dan Koperasi

11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi

12. Guru gaji dan guru agama lain digaji

13. Pasokan pangan aman, harga enak dikantong

14. Lansia bahagia, anak cucu gembira

15. Petani, bangga bertani

16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera

17. Disabilitas mandiri berprestasi 1 desa, 1 mobil

18. Internet super cepat, gratis dan merata

19. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran

20. Sikat KKN

21. KTP Sakti

“Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar,” tambah Mahfud MD.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Dennis Destryawan)