Ia pun mengungkit bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hidup.

Karena itu, tidak bisa serta merta bisa langsung menerima pengungsi Rohingya.

"Masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya juga memiliki rencana untuk mengatasi masalah terus berdatangnya pengungsi rohingya.
Khususnya, penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek kemanusiaan.

"Walaupun dari segi kemanusiaan kita juga punya rasa solidaritas ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan bangsa kita dan rakyat kita," katanya.

Ganjar Akan Ratifikasi Konvensi PBB 1951

Beda lagi dengan gagasan calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyikapi pengungsi Rohingya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus secepatnya menindaklanjuti ratifikasi Konvensi PBB 1951 mengenai penanganan pengungsi luar negeri.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan, perlunya juga upaya assessment darurat hingga membangun komunikasi ke negara tetangga.

“Tapi kita belum ratifikasi, yang pertama adalah kita ratifikasi dulu, pilihan kedua adalah melakukan assesment darurat, dan pilihan ketiga adalah memberikan atau berkomunikasi dengan beberapa negara di ASEAN saja,” kata Ganjar di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) malam.

“Untuk kemudian mereka bisa membantu karena mereka sudah meratifikasi. Ini bukan persoalan gampang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan, jika terpilih menjadi presiden, ia akan segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) agar segera melakukan komunikasi dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

“Sehingga kawan-kawan semuanya tidak akan tersalahkan soal itu. Apapun namanya kita harus menolong juga, tapi kepentingan nasional harus kita jaga,” ucapnya.

(Tribunnews.com/ umam/ igman/ibriza/ kompas.com)