TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan umum (pemilu) jadi puncak demokrasi di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat mereka.

Namun, keberhasilan proses demokrasi tak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses pemilu itu sendiri dijalankan.

Pemilihan umum yang aman, transparan, dan bebas dari konflik adalah indikator kuat dari kematangan politik dan sosial masyarakat.

Sekjen Relawan Prabowo (Repro) Arya Sadhana mengajak semua pihak bertanggung jawab untuk menciptakan suasana pemilu yang riang gembira. Sebab, pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang patut dirayakan.

Hal ini sangat penting, terlebih untuk pemilih muda yang masuk dalam kategori milenial Milenial dan Generasi Z. Sebab, generasi muda mereka adalah generasi penerus masa depan bangsa yang memainkan peran penting bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan bangsa.

“Keberhasilan pembangunan Indonesia di masa depan adalah buah dari keputusan yang dibuat oleh milenial dan Generasi Z saat ini. Termasuk dalam hal memilih pemimpin saat melalui pemilu,” ujar Arya dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (27/12/2023)

.

Oleh karena itu, Arya yang juga mantan aktivis '98 itu menyebut gerakan moral 'Pemilu Damai Pemilih Pandai' atau #PDPP lahir dari rahim demokrasi Indonesia.

Menurutnya, gerakan moral ini mengajak para pemilih, terutama pemilih muda, untuk menciptakan pemilu yang damai dengan cara menjadi pemilih yang pandai. Sebab, keduanya sangat krusial dan tidak dapat dipisahkan.

Salah satu hal yang patut dihindari saat pemilu berlangsung adalah penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial yang dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas proses tersebut.

“Dapat merusak citra calon, mempengaruhi persepsi pemilih, menciptakan ketegangan sosial dan politik, dan bahkan menggoyahkan dasar demokrasi itu sendiri,” tuturnya.

“Parahnya lagi, pertumbuhan hoaks ini cukup pesat,” imbuhnya.

Baca juga: Viral Video WNI di Taiwan Terima Surat Suara Pemilu 2024 di Luar Jadwal, Ini Kata KPU

Merujuk pada catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI, sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks yang berkaitan dengan pemilu sepanjang 2022. 

Namun, sejak Januari hingga 26 Oktober 2023, jumlah itu melonjak menjadi terdapat 91 isu hoaks pemilu. Itu berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu.