Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons arahan Presiden Jokowi agar semua petugas netral dalam pemilu 2024.

Ia menegaskan baik anggota KPU pusat hingga daerah maupun petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) telah siap menjalankan pesta demokrasi itu dengan transparan dan akuntabel.

"Kami siap menjaga integritas kemudian menyelenggarakan Pemilu secara transparanakuntabel profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia saat menghadiri Rapat Konsolnas Kesiapan Pemilu 2024 di Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Hasyim menyinggung bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan hajat demokrasi serentak ini dilakukan mulai dari pilpres hingga DPRD kabupaten/kota.

Terhitung tinggal 45 hari lagi hajat besar itu akan diselenggarakan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan jumlah pemilih sekitar 204 juta orang.

"Kami ingin menegaskan bahwa teman-teman anggota KPU provinsi kabupaten kota sampai dengan jajaran kecamatan, kelurahan dan juga petugas-petugas KPPS harus siap menyelenggarakan pemilu," kata dia.

Baca juga: ASN hingga KPU Harus Netral di Pemilu 2024, Jokowi: Jangan Coba-coba Melenceng Aturan

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali KPU harus bersikap netral dan tidak memihak.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," ungkap dia.

Mantan Wali Kota Surakarta ini berharap seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan tepercaya.

Dia khawatir jika ada hal-hal yang dilanggar, hal itu bisa mempertaruhkan kondisifitas dan mengganggu kepercayaan masyarakat kepada negara.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai terjadi bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," sambung Jokowi.

(Tribunnews)