Program Capres Sekolah Digaji, Generasi Muda Lulus Langsung Kerja
Capres nomor urut 3 ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Berbagai program calon presiden dan calon wakil presiden berseliweran di media maupun media sosial.
Disampaikan pula dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam debat capres dan cawapres yang telah digelar beberapa waktu lalu.
Menyisakan debat-debat berikutnya, program lainnya dari capres-cawapres menarik untuk dinantikan.
Di sisi lain, sektor pendidikan menjadi sektor yang strategis untuk menjadi bahasan.
Baca juga: Anies Kampanye Live di TikTok Sudah Ketinggalan, Kubu Prabowo-Gibran Klaim Sudah Pakai AI
Seperti yang diusung oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Mereka ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan, hal ini sejalan dengan misi mencetak tenaga kerja terampil.
Menurutnya, Indonesia harus bisa menarik investasi bukan saja karena rendahnya upah.
Lebih dari itu, Indonesia harus bisa membuat pemilik modal datang dan berinvestasi karena kelimpahan tenaga kerja muda dan terampil.
"Bayangkan Indonesia menjadi destinasi investasi yang menggiurkan. Investor dari seluruh dunia dan lokal berebut membangun bisnis dan pabrik di negeri kita. Mereka tidak hanya datang karena upah buruh murah, tetapi karena tenaga kerja kita yang terdidik dan terampil," ungkap Ganjar.
Ganjar-Mahfud berjanji mencanangkan program 'Sekolah Digaji, Lulus Pasti Kerja'. Program tersebut dipastikan bakal mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.
Selain itu, anak-anak muda Indonesia juga dipastikan bakal mendapatkan benefit berupa upah sejak masih duduk di bangku sekolah.
Untuk mengeksekusi program tersebut, dibutuhkannya percepatan transformasi pendidikan vokasi.
Hal itu dilakukan demi mempersiapkan pelajar Indonesia dalam dunia kerja, meningkatkan kualitas hidup melalui fokus pada Future Skills dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Hal ini dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antar lembaga Pemerintah, Industri, KADIN dan pemangku kepentingan lain," urai dia.