TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus politisi PDIP, Aria Bima, mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas, soal bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebut bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aria Bima lantas menilai pernyataan Zulhas yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu sebagai bentuk politisasi bansos.

Baca juga: Politisi PDIP Bilang DPR akan Panggil Zulhas Karena Sebut Bansos Berasal dari Jokowi

Hal itu disampaikannya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria.

Kemudian, buntut dari pernyataan Zulhas, Aria menyebut DPR akan memanggil pria yang menjabat sebagai Mendag itu.

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria mengatakan PDIP adalah partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dari Pilpres 2014 dan 2019.

Oleh sebab itu, mereka ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, berharap agar bansos pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan pada 2023.

Hasto mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.