Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak mau ambil pusing mengenai masalah tersebut.

Ia meyakini masyarakat akan memilih calon yang dianggap bisa menjalankan pemerintahan dengan 'bersih'.

"Kami percaya rakyat Indonesia itu memiliki pengalaman dalam menjalani pemilu, sudah berkali-kali."

"Jadi rakyat tahu persis pribadi-pribadi yang membagikan uang itu, biasanya ketika diberi kewenangan, dia harus mengembalikan uangnya," kata Anies kepada wartawan di Sumatra Barat, Rabu (3/1/2024).

Oleh sebab itu, apabila menginginkan pemerintahan yang "bersih", ia mengingatkan agar sebisa mungkin tidak memberi kewenangan pada mereka yang melakukan politik uang.

"Jangan biarkan mereka-mereka yang hari ini menabur uang itu justru diberikan kewenangan, karena mereka nanti harus mengembalikan uangnya," ujarnya.

Ketetapan Bawaslu

Sebelumnya, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah diduga melakukan bagi-bagi uang kepada warga di sebuah gudang milik pengusaha tembakau di Kecamatan Larangan, Pamekasan, Jawa Timur.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan pun mensangkakan tindakan tersebut sebagai politik uang.

Hal tersebut berdasarkan penuturan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Pamekasan, Suryadi, Rabu.

Ia menyebut dalam menghasilkan keputusan ini, Bawaslu Pamekasan melakukan rapat pleno bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Orang (maksudnya Gus Miftah), yang bagi-bagi uang di dalam video itu telah melakukan politik uang."

"Pasal yang disangkakan, pasal 523 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, tentang money politics,” kata Suryadi dikutip dari TribunJatim.com.

Langkah selanjutnya ialah Bawaslu akan memanggil beberapa pihak yang ada dalam video saat Gus Miftah bagi-bagi uang itu untuk dilakukan klarifikasi.