Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik utang negara yang membengkak di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI yang dipimpin Prabowo Subianto.

Utang itu membengkak untuk membeli berbagai alutsista negara.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kemenhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku pihaknya tidak masalah dengan kritik yang diarahkan kepada Kemenhan RI.

Akan tetapi, ia menyoroti jika isu itu ditarik ke ranah politik.

Menurutnya, pernyataan Hasto tersebut dinilai telah menghina nalar publik. Sebab, Hasto seolah-olah ingin membawa isu bahwasanya Prabowo ataupun Kemenhan banyak berutang.

"Ini menjadi masalah karena seolah olah ditarik seperti kemarin pernyataan mas Hasto. Ini pak Prabowo nambah utang Kementerian Pertahanan, jadi seolah-olah yang berutang Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya cenderung menghina nalar publik," ucap Dahnil dalam diskusi di daerah Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).

Hasto, menurutnya, juga mengeluarkan pernyataan tersebut dengan sangat tendensius untuk dapat menyerang Prabowo yang juga maju sebagai capres nomor urut 2.

"Jadi saya mau menjelaskan begini dan saya yakin mas Hasto seharusnya paham karena ini statement politis yang tendensius ingin menyerang Pak Prabowo sehingga seolah-olah menghina nalar publik," katanya.

Dijelaskan Dahnil, sejatinya tidak ada namanya utang Kemenhan maupun utang Prabowo Subianto soal pembelian alutsista. Baginya, hal tersebut bentuk ketidakpahaman soal permasalahan APBN.

"Pertama begini, tidak ada itu yang namanya utang kementerian pertahanan. Tidak ada itu yang namanya apalagi utang Prabowo Subianto. Itu lebih nggak ada lagi," ucapnya.

"Maksud saya gini, yang harus dipahami oleh publik adalah ini APBN, APBN itu ada sisi pendapatan, ada sisi belanja, ada sisi pembiayaan, yang namanya kementerian dan lembaga karena itu basis APBN kita itu kan basis kinerja," sambungnya.

Ia menuturkan bahwasanya semua Kementerian dan Lembaga (K/L) mengajukan program dan rencana kerja mereka dalam setiap pembahasan APBN. Adapun rujukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Semuanya mengajukan setiap tahun dan itu dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Nanti kemudian dirumuskan keluarlah nanti di sisi belanja," katanya.