TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mendapat penilaian jelek dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal kinerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

Penilaian tersebut diberikan oleh Ganjar dan Anies saat debat capres pada Minggu (7/1/2023) lalu di Istora Senayan Jakarta.

Adapun tema debat yang diusung yakni, pertahanan, keamanan nasional, hubungan internasional dan geopolitik.

Dalam kesempatan itu, Ganjar diketahui memberikan nilai 5, kemudian Anies memberi nilai 11 dari 100 untuk kinerja Prabowo di Kemenhan.

Mengenai hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar penilaian itu ditanyakan langsung kepada Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan).

"Tanyakan ke Menteri Pertahanan," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utara, Depok, Jawa Barat, pada Senin (8/1/2024).

Tanggapan DPR RI

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Dave Laksono juga turut angkat bicara mengenai penilaian di Kemenhan tersebut.

Menurut Dave, penilaian Ganjar dan Anies itu merupakan bentuk kontradiksi politik.

Baik Anies maupun Ganjar, seharusnya sadar bahwa partai-partai politik pendukung mereka selama ini memberikan dukungan, sekaligus penilaian yang sangat baik terhadap kinerja Kemhan di bawah komando Prabowo itu.

"Saya kira Pak Anies dan Mas Ganjar tidak fair dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan. Faktanya di DPR, partai-partai pendukung Pak Anies dan Mas Ganjar itu semuanya memberikan penilaian yang sangat bagus."

"Tapi di acara debat tiba-tiba dibilang jelek. Ini aneh dan kontras aja, semua partainya pada bilang bagus kok capresnya bilang jelek," kata Dave Laksono di Jakarta, Senin (8/1/2024).

Dijelaskan oleh Dave, semua partai politik yang ada di Komisi I DPR, termasuk partai-partai politik pendukung Anies dan Ganjar mendukung seluruh program-program pertahanan yang disusun oleh Menhan Prabowo.

"Bahkan tokoh-tokoh sentral partai politik pengusung paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang duduk di Komisi I DPR tidak pernah mengkritisi kebijakan teknis dan kinerja Kemhan. Sebaliknya mereka malah mendukung setiap kebijakan Menhan," ujar Dave.