TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan klarifikasi soal lahan yang diungkit calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam Debat Pilpres 2024.

Dalam Debat Capres bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik dan Politik Luar Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan sempat menyebut Prabowo Subianto memiliki tanah seluas 340 ribu hektar.

Hal itu dilontarkan Anies saat memberikan kritik soal kesejahteraan prajurit.

“Di saat tentara kita lebih separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, memiliki 340 ribu hektar di negeri ini,” kata Anies Baswedan saat Debat Pilpres 2024.

Baru-baru ini Prabowo memberikan klarifikasi soal lahan yang disebut Anies Baswedan tersebut.

Prabowo menyebut sebelum menjadi Menteri Pertahanan, dirinya merupakan seorang pengusaha.

Baca juga: Prabowo Berbesar Hati Terima Olok-olok: Saya Kembalikan ke Yang Maha Kuasa

Lahan yang dikuasainya tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Bahkan angka yang disebut Anies Baswedan pun salah.

“Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin (Anies) juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektar, (tetapi) mendekati 500.000 hektar. Dia (Anies) mau bikin rakyat benci saya,” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024) dilansir dari kompas.com.

Prabowo mengungkap bila lahan tersebut kini sudah dikembalikan kepada negara.

Ia mengatakan lahan tersebut digunakan untuk program food estate yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Performa Prabowo Dalam Debat Pilpres Terendah Versi Litbang Kompas, TKN: Bukan Cari Menang Kalah

“Saya diberi tugas Beliau (Jokowi) untuk membangun food estate tiga tahun lalu, kita antisipasi, (karena) akan ada krisis pangan. Waktu itu mengajukan lahan ini dan itu. Saksinya ada,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengaku telah menyerahkan lahan tersebut kepada negara sekira 2,5 tahun lalu.

“Padahal saya di Istana, 2,5 tahun yang lalu sudah serahkan tanah itu kepada negara,” ucap dia.

Ia mengaku telah menyampaikan kepada Jokowi agar menggunakan lahan tersebut untuk lumbung pangan jika diperlukan.

“Jadi, niatnya tidak baik. Datanya (Anies) salah,” kata Prabowo.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya sdah menerima laporan tersebut.

"Laporan sudah kami terima, Bawaslu akan melakukan kajian awal sebaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan," kata Puadi saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).

Anies Dilaporkan ke Bawaslu

Buntut dari mengungkit lahan Prabowo tersebut, Anies Baswedan pun dilaporkan ke Bawaslu, Senin (8/1/2024).

Anies Basweda dilaporkan diduga melakukan fitnah terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Anies dilapor kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB).

Subdaria selaku perwakilan PHPB menegaskan dua pernyataan Anies itu tidak benar.

"Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran kemhan tidak mencapai Rp700 triliun," ujar Subdaria dalam keterangannya.

Kemudian terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki Prabowo seluas 340 hektare juga disebut Subadira tidak benar.

Sebab, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000.

Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah.

Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 meter persegi /2.175 meter persegi yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 158.491.875.000.

Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi/580 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp 32.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta.

Apa itu Lahan HGU

Dilansir dari kompas.com, ketentuan soal status tanah termasuk tanah Hak Guna Usaha (HGU diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Menurut Undang-Undang tersebut Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Selain diatur UUPA, regulasi terkait HGU juga diatur dalam sejumlah aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Belakangan, aturan tersebut direvisi dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pasal 19 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyebut, Hak Guna Usaha diberikan kepada: Warga Negara Indonesia; dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Adapun Pasal 22 menegaskan, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi Tanah Negara Tanah Hak Pengelolaan.

Jangka waktu HGU

Berdasarkan Pasal 22 regulasi yang sama menjelaskan HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, tanah HGU kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan.

Penataan kembali, penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah tersebut menjadi kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan:

• Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
• Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
• Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
• Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
• Keadaan tanah dan masyarakat sekitar.

Larangan dan kewajiban pemegang HGU

Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan, terdapat sejumlah kewajiban pemegang HGU. Berikut selengkapnya:

Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak diberikan;

• Mengusahakan tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
• Membangun dan meraelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
• Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
• Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung;
• Mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi dalam hal areal konservasi berada pada areal Hak Guna Usaha;
• Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
• Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
• Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;
• Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
• Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
• Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hapusnya Hak Guna Usaha.

Di sisi lain, sesuai Pasal 28 aturan yang sama, larangan untuk pemegang HGU adalah sebagai berikut:

• Menyerahkan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
• Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
• Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
• Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
• Menelantarkan tanahnya; dan Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal Hak Guna Usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Peralihan dan hapusnya Hak Guna Usaha

Lebih lanjut, Pasal 30 regulasi ini berbunyi HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Selain itu, HGU juga dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya.

Pelepasan HGU dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepalan BPN.

Adapun ketentuan hapusnya Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 31.

Disebutkan bahwa HGU hapus karena:

• Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
• Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:

1. Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28;

2. Cacat administrasi; atau

3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

• Diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
• Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
• Dilepaskan untuk kepentingan umum;
• Dicabut berdasarkan Undang-Undang; Ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
• Ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
• Berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah, untuk Hak Guna Usaha di atas tanah Hak Pengelolaan; atau
• Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak.

(Tribunnews.com/ kompas.com/ Muhammad Choirul Anwar/ Nirmala Maulana Achmad)