Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai bahwa pernyataan Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat yang menyebut bahwa data pertahanan tidak bisa semuanya dibuka kepada publik sangatlah tepat.

Pasalnya kata Yandri data Pertahanan menyangkut dengan keamanan negara.

"Karena ini menyangkut kepentingan nasional makanya diperlukan kehati-hatian dalam mengekspose permasalahan ini," kata Yandri, Senin (8/1/2024).

Yandri menyayangkan adanya Calon Presiden yang menyatakan tidak perlu ada rahasia data pertahanan. Capres tersebut kemudian menekan Prabowo sebagai menteri pertahanan untuk membuka data kekuatan dan kelemahan pertahanan nasional.

Baca juga: Jokowi sebut Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka Layaknya Toko Kelontong, Ini Respons Ganjar

"Sangat berbahaya apabila ada Calon Presiden yang menganggap bahwa data pertahanan nasional tidak perlu dirahasiakan. Calon seperti ini sangat tidak layak menjadi Presiden," kata Yandri.

Yandri mengatakan Prabowo menunjukkan kualitas sebagai seorang negarawan dalam debat. Meskipun terus ditekan, Prabowo tetap konsisten menyampaikan pentingnya kakuatan pertahanan nasional agar Indonesia tidak ditindas negara lain.

"Kita menyaksikan berkali-kali Prabowo menyampaikan bahwa kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh ditindas. Sehingga peningkatan kualitas pertahanan nasional mutlak untuk dilakukan," kata Yandri.

Dalam debat tersebut Prabowo juga menyampaikan komitmennya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif serta pendekatan menjadi tetangga yang baik dalam pergaulan internasional.

"Komitmen Prabowo dalam keberpihakan kepada kemerdekaan Palestina juga disampaikan dengan mendorong diplomasi kepada negara-negara lain dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi kita yaitu mewujudkan perdamaian dunia," ungkap Yandri

Komandan Penggalangan TKN Prabowo Gibran ini melihat bahwa Prabowo sangat menguasai materi pertahanan nasional dan strategi politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Baca juga: Andi Widjajanto: Data Pertahanan yang Disebut Ganjar Bukan Data Rahasia

"Tema debat kali ini berkaitan dengan pertahanan, keamanan serta politik luar negeri, sebagai Calon Pemimpin Nasional Prabowo memiliki pandangan untuk menjaga kedaulatan nasional dan Indonesia berperan serta aktif dalam pergaulan internasional," pungkas Yandri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ikut mengomentari debat Pilpres soal pertahanan. Ia mengatakan bahwa tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka ke publik.

Hal itu disampaikan Jokowi merespon adanya Capres yang ingin data pertahanan dibuka dalam debat Pilpres.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamaanan negara, yang berkaitan dengan Alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin, (8/1/2023).

Pasalnya kata Presiden masalah pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Menurut Presiden data Pertahanan tidak seperti toko kelontong yang semuanya bisa dibuka.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara engga bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," pungkasnya.

Baca juga: Ganjar Tolak Ajakan Prabowo Bertemu Bahas Data Pertahanan: Tak Perlu, Kalau Tak Siap Jangan Debat

Sebelumnya dalam acara debat Pilpres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Desember 2023, dua Capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ingin Prabowo Subianto membuka data Pertahanan ke publik.

Bahkan terjadi debat sengit antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada acara tersebut.

Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum essential force (MEF) Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki.

"Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini, Pak, dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya," kata Ganjar, dalam debat, Minggu (7/1/2024).

Menanggapi hal ini, Prabowo menyebut dirinya telah membuat rencana, tapi ada hal yang tidak disetujui Kementerian Keuangan karena kondisi COVID.

Prabowo juga menjelaskan terkait pesawat bekas dan batas usia pesawat.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Data Pertahanan Tidak Semuanya Bisa Dibuka Seperti Toko Kelontong

"Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang telah menjadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi focusing. Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo.

Kembali ke sesi Ganjar menjawab, Ganjar menilai Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diberikannya.

Ganjar juga menyebut Prabowo tidak mampu membantah datanya dan tidak mampu menampilkan data.

"Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya pengin data yang Bapak katakan salah data pertahanan saya ini silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya," kata Ganjar.

Baca juga: Ketua Komisi I: Data Pertahanan Tidak Bisa Sembarangan Dibuka

"Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah ini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri ke sini. Anda mau bilang angkanya, silakan berdiri ke sini, akan saya tunjukkan," sambungnya.