TRIBUNNEWS.COM - Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh hadir di acara kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pihaknya mengatakan hal itu sudah diatur dalam UU Pemilu, termasuk hak ASN dalam pilihan politiknya.

Walaupun memang di sisi lain ASN juga terikat dengan aturan terkait netralitas.

"ASN punya hak politik boleh mencoblos. Bahkan di UU Pemilu boleh menghadiri kampanye, tapi tidak boleh gunakan atribut dan tidak boleh artikulasikan," jelas Pj Gubernur Bahtiar, Sabtu (13/1/2024), dikutip dari Tribun-Timur.com.

Artikulasi dimaksudkan terkait gerak-gerik ASN atau melalui simbol tertentu.

Soal netralitas, dirinya mengimbau ASN dapat bijak dalam bersikap dan tahu menempatkan posisi.

Hal tersebut juga menurut Bahtiar untuk menjaga professionalitas berkarier sebagai ASN.

"Cinta dalam hati saja, tidak boleh diungkapkan bahkan di artikulasikan secara simbolik maupun gesture. Jadi hati- hati masa karena pemilu karirmu jatuh," ungkap Bahtiar.

 Bahtiar sudah mempertegas netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/12462/BKD.

Surat perihal  Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Gubernur, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN.

Edaran ini memuat informasi mengenai dasar hukum penegakan atas pelanggaran netralitas ASN dan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori pelanggaran netralitas.

Baca juga: Masih Ingat Jeniaty Camat Rantepao yang Mundur Usai Dihina Bupati Toraja, Kini Punya Jabatan Baru

ASN disebutnya tak boleh menunjukkan keberpihakan pada calon eksekutif maupun legislatif.

Bahkan lebih jauh, ia meminta ASN menjaga aktivitas media sosial.

Termasuk dalam urusan posting foto sampai memberikan like (menyukai) postingan calon eksekutif maupun legislatif.

Profil dan Sepak Terjang Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin 

Bahtiar resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel usai dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, pada 5 September 2023 lalu.

Diketahui, Bahtiar merupakan eks Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikutip dari kemendagri.go.id, Bahtiar menggantikan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel terdahulu yang masa jabatannya resmi berakhir.

Bahtiar juga pernah diberikan tugas untuk menjadi Pjs. Gubernur Kepulauan Riau pada 2020.

Dirinya juga pernah bertugas menjadi Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kemendagri pada 2010.

Bahtiar lalu dilantik sebagai Kepala Bagian Perundang-Undangan di Setditjen Polpum pada 2015. 

Setelahnya, Bahtiar ditunjuk sebagai Plt Direktur Politik Dalam Negeri, pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2016.

Dirinya juga pernah diangkat sebagai Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 2018. 

Lalu, pernah menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2019.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Bolehkan ASN Hadir Kampanye, Klaim Diatur di Undang-undang Pemilu

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Tribun-Timur.com/Faqih Imtiyaaz)