Perludem Ajak Pengguna Sosial Media Berpikir Kritis Terhadap Segala Informasi Selama Pemilu
Perludem bersama TikTok Indonesia menerbitkan buku panduan melawan hoaks Pemilu di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024).
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama TikTok Indonesia menerbitkan buku panduan melawan hoaks Pemilu di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2024).
Buku panduan ini diterbitkan karena berangkat dari banyaknya hoaks atu misinformasi yang beredar di media sosial, termasuk TikTok.
Pengaruh hoaks ini bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pemilu.
Sehingga, buku tersebut sengaja diluncurkan untuk mengedukasi publik mengidentifikasi konten hoaks pemilu, mendorong berpikir kritis, hingga memberikan pemahaman soal pelaporan konten hoaks pemilu.
"Buku ini dibuat untuk mengedukasi pengguna TikTok agar dapat mengidentifikasi konten hoaks Pemilu, mendorong daya berpikir kritis, dan memberikan panduan teknis cara pelaporan konten hoaks Pemilu di TikTok," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati.
Baca juga: Serukan Pemilu Damai, Aktivis 98 Ajak Seluruh Elemen Bangsa Mengukuhkan Kembali Persatuan Nasional
Khoirunnisa menjelaskan hoaks layaknya polusi di tengah ekosistem informasi pemilu.
Ada hoaks yang sengaja dibuat untuk menyerang peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun kelompok rentan yang tidak kritis terhadap informasi yang didapatkan.
Selain itu ada pula hoaks lama yang kembali beredar atau sengaja diedarkan untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilu atau peserta pemilu seperti kotak suara kardus, kematian petugas pemilu karena diracun, atau manipulasi suara dengan menyalahgunakan hak suara kaum disabilitas mental.
Sementara itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya juga mendapat sejumlah isu yang ditemukan di media sosial selama pemilu.
Misalnya saja terkait logistik, surat suara yang sudah terkirim, hingga terkait data pemilih di dalam maupun luar negeri.
Jika ada konten yang dirasa perlu diklarifikasi agar tak terjadi kekeliruan, maka KPU akan menjelaskannya kepada publik.
Baca juga: Pemilu Indonesia Disebut Sebagai Pemilihan Umum Terbesar & Terumit di Dunia, Ini Alasannya
"Ada yang bernilai benar ada yang salah," kata Betty.
Public Policy & Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid mengatakan distorsi informasi amat masif terjadi ketika pemilu.