Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jelang Debat Keempat, Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas

Program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Jelang Debat Keempat, Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas
TPN Ganjar Mahfud/TPN Ganjar Mahfud
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 di pemilihan presiden 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyatakan siap bila konflik Wadas menjadi bahasan di debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).

"Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi," ucap Ganjar, Sabtu (20/1/2024).

Konflik Wadas terkait pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sering dikaitkan dengan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023. Dia mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.

Padahal, kata Ganjar, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Baca juga: Cak Imin Disarankan Tak Lagi Gunakan Gimik Monoton dalam Debat Cawapres

"Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," tegas Ganjar.

Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas.

Berita Rekomendasi

"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insya Allah selesai," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga. Hal tersebut dinilai menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan.

Selama proses tersebut, Ganjar yang saat itu masih menjadi gubernur tak segan mendatani warga Desa Wadas. Dia juga memohon maaf kepada warga dan mengajak mereka mencari penyelesaian yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Selain dialog dan memastikan ganti rugi diterima, Ganjar menyerahkan pula bantuan rumah sehat layak huni bagi warga terdampak. Diserahkan juga sejumlah bantuan lain, seperti 18 titik Wi-Fi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, dan sembako.

Sedangkan, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas.

“Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM,” kata Mahfud, Sabtu.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas