TRIBUNNEWS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, menyampaikan visi dan misinya dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024), Minggu (21/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyinggung soal kegagalan food estate yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini bermula saat Mahfud flashback ketika dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Kala itu, ia menjatuhkan vonis bahwa sumber alam harus memihak kepada rakyat lewat empat cara, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur.

"Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya membuat vonis bahwa sumber alam memihak rakyat harus lewat empat cara: pemanfaatan, pemerataan, partisipasi rakyat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan oleh leluhur," kata Mahfud, Minggu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan menggunakan empat tolok ukur tersebut untuk mensukseskan sumber daya alam dan pertanian di Indonesia.

Ia lantas menyinggung, program yang direncanakan tak akan gagal seperti food estate.

Menurut dia, food estate yang digarap Kemenhan, gagal dan merusak lingkungan.

"Kami akan menggunakan empat tolok ukur itu, tapi kami tidak melihat (sikap) pemerintah, apa sih langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan."

"Kami punya program, petani bangga bertani, di laut jaya nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar saja, rugi dong kita!" pungkas Mahfud.

Diketahui, debat kali ini mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Baca juga: Debat Cawapres Malam Ini: Live Streaming, Tema, hingga Daftar Panelis

Sebanyak 11 panelis dijadwalkan hadir dalam debat cawapres malam ini.

Delapan dari 11 panelis diketahui berasal dari akademisi, berikut daftarnya:

1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)