Sebelumnya, Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran menyatakan, mendeteksi adanya upaya penjegalan terhadap pasangan Prabowo-Gibran maju di pilpres 2024.

Kata Wakil TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, pihaknya mendeteksi ada tiga jenis upaya penjegalan tersebut.

"Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo-Gibran dengan 3 skenario hitam atau dengan cara-cara illegal, unlawfull," kata Habiburokhman saat jumpa pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Minggu (21/1/2024).

Tiga skenario itu dilihat oleh tim hukum TKN Prabowo-Gibran kata Habiburokhman pertama dengan melakukan upaya kecurangan yang terstruktur dan sistematis.

Dimana kata dia, salah satu upayanya yakni dengan melibatkan kekuasaan dari kepala daerah tertentu.

"Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau Kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia," kata Habiburokhman.

Beberapa contoh yang dia dapatkan yakni di antaranya yakni dengan pembagian sepeda motor Vario warna merah untuk Pemerintahan Kota Semarang.

Dana pengadaan sepeda motor itu digunakan melalui APBD Kota Semarang.

"Yang kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu dharma wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024 yang lalu," kata dia.

Setelah itu kata dia, dugaan dimanfaatkan petugas pendamping desa dari Kementerian Desa untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon.

"Kementerian Desa ya, untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon, di mana kami mendapat informasi terakhir bahwa kalau ada petugas pendamping desa tidak berkenan mendukung paslon tersebut maka SK-nya tidak diperpanjang," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Baju Pink dan Senyum Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Menteri Jokowi

Selanjutnya, upaya penjegalan terhadap pasangan Prabowo-Gibran yang kedua kata dia, dengan menyerukan isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Habiburokhman, isu tersebut merupakan narasi sesat yang sengaja digulirkan oleh beberapa pihak.

"Skenario hitam kedua adalah dengan meniupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Mereka membangun narasi sesat bahwa presiden Jokowi layak dimakzulkan, tetapi tidak mampu memberikan bukti apapun," beber dia.