Soal Dugaan Aparat Jadi Beking Tambang Ilegal, Mahfud MD: Itu Pidato Resmi Ketua KPK
Mahfud MD mengatakan pernyataannya terkait dugaan adanya aparat yang melindungi atau menjadi beking tambang ilegal merujuk pada pidato Ketua KPK.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Hal tersebut disampaikannya usai bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2024).
"Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita," kata Maruli.
Ia juga merujuk pada fenomena di sejumlah negara maju di mana sanksi-sanksi berat diberlakukan untuk menegakkan hukum.
Saat ini, kata dia, institusi TNI AD sendiri sudah memberlakukan pola yang sama.
"Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini," kata dia.
"Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya," sambung dia.
Untuk itu, ia mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan ke pihaknya.
"Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, silakan dilaporkan. Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak," kata dia.
"Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," sambung dia.
Pidato Ketua KPK
Diberitakan sebelumnya Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya masih banyak menerima laporan dari masyarakat terkait oknum yang menjadi backing di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Selain itu, kata dia, masih banyak oknum yang memeras dan meminta jatah proyek.
Hal itu disampaikan Nawawi saat membuka Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).
"Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi," kata Nawawi.
Ia juga mengakui indeks pemberantasan korupsi (IPK) yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan terjadinya stagnasi bahkan turun.
