Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pernyataannya terkait dugaan adanya aparat yang melindungi atau menjadi beking tambang-tambang ilegal di Indonesia merujuk pada pidato resmi Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango pada acara PAKU Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Menurut Mahfud, saat itu Nawawi menyatakan di Indonesia banyak mafia di sektor tambang dan sebagainya yang dilindungi atau dibeking aparat serta pejabat.

Hal tersebut disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan wartawan perihal respons KSAD Jenderal TNI Maruli Simajuntak terhadap pernyataannya soal dugaan aparat menjadi beking sektor tambang saat Debat Cawapres.

"Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke ketua KPK, karena itu pidato resmi ketua KPK di dalam acara PAKU integritas, penandatangan pakta integritas kepada calon presiden dan cawapres," kata dia di Posko Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/1/2024).

"Ketua KPK itu menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dan lain-lain itu dibacking oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya. Sehingga sumber korupsinya di situ," sambung dia.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Tambang Ilegal Dibekingi Aparat, TKN Fanta Prabowo-Gibran: Menko Polhukam-nya Siapa?

Diberitakan sebelumnya Mahfud menyinggung kasus-kasus tambang ilegal di Indonesia dapat terjadi, lantaran dibeking aparat dan pejabat.

Ia menerangkan terjadi deforestasi yang melibatkan lebih dari 2.500 tambang ilegal, tapi juga ada yang lebih dari itu.

"Bahkan, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," ujar Mahfud saat debat di Jakarta pada Minggu (21/1/2024).

"Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan mahkamah agung. Itu begitu," tambah Mahfud.

Baca juga: Jawab Kritik Tambang Ilegal, Gibran: Nanti Akan Kami Tindaklanjuti

Bahkan, cerita Mahfud, dia bertemu dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu ia menyampaikan informasi soal pertambangan di Indonesia, yang banyak sekali ilegal.

"Dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat," kata Mahfud.

Respons KSAD

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi pertanyaan wartawan yang menanyakan pandangannya soal pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD perihal adanya dugaan aparat menjadi beking atau melindungi tambang ilegal saat debat cawapres.

Menurut Maruli saat ini aparat khususnya di TNI AD tidak seberani dahulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.