TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan alasannya tak langsung mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal ini disampaikan oleh Mahfud saat menjawab menjawab pertanyaan salah seorang warga yang hadir dalam acara "Tabrak Prof!" yang diselenggarakan di Bourjuis Cafe, Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1/2024).

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyarankan Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam saat di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

"Kami generasi muda butuh kepastian, pertanyaan saya kepada Prof. Mahfud simpel. Berkaitan dengan statemen Pak Ganjar sore hari ini, Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof. Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan untuk Prof. Mahfud mundur dari Menko Polhukam, kami ingin sikap, ketegasan, positioning dari Prof. Mahfud berkenaan dengan ini. Bagaimana Prof?" tanya salah seorang warga yang hadir dalam acara "Tabrak Prof!" dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam.

Mulanya Mahfud mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya.

Kemudian, dia menjelaskan pada waktunya yang tepat nanti dia akan mengundurkan diri.

"Bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," ungkap Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud menjelaskan alasan mengapa dirinya tak mengundurkan diri sekarang saja.

Pertama, karena tak ada larangan bagi seorang menteri untuk menjabat meski mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden.

Kedua, dia ingin memberi contoh bahwa dirinya yang merupakan seorang cawapres sekaligus merangkap sebagai Menko Polhukam tak memanfaatkan fasilitas negara untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

Baca juga: Bentuk Protes Keras, Mahfud MD Akan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju

Sekarang, sambung Mahfud, mundurnya dia sebagai Menko Polhukam tinggal menunggu momentum.

"Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga."

"Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi. Harus saya jaga dalam rangka transisi," katanya.

Dia juga mengatakan masih harus menunggu strategi politik dari partai pengusung. 

"Saya sudah bersepakat akan melakukan itu, pada saatnya agar saya tidak terikat. Dan agar yang lain tahu kalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ungkapnya. 

Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menunggu timing (waktu) yang tepat.

"Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik," ungkapnya.

Di sisi lain, dia sempat mengutip pidato penutupannya saat debat cawapres yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Di situ Mahfud berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 4,5 tahun lalu mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Mahfud percaya, ketika Jokowi mengangkatnya sebagai Menko Polhukam, mantan Wali Kota Solo itu memiliki niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, dia membantunya.

Kini Mahfud pun bersedia untuk menemani Ganjar karena dia percaya mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang pro rakyat.

Baca juga: Mahfud MD: Saya Bukan Petugas Partai Politik Pengusung

"Sekarang saya pun bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat," ungkapnya.

Pernyataan Ganjar

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat akan adanya konflik kepentingan di tengah perhelatan Pemilu 2024.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.

"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak."

"Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar kepada awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi konflik kepentingan.

Terkait hal itu Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam.

"Kita harus hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tegasnya.

Kemudian pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah ini menilai dengan beberapa kejadian seseorang menggunakan fasilitas, alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye.

"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturannya," mintanya.

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus Adhiyuda)