Adapun etika politik ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, dalam politik modern terutama pada sistem republik, keberpihakan kepada mereka yang masih memiliki unsur keluarga dari presiden, akan memunculkan persoalan etik serius.

"Apalagi hal ini juga berlangsung di tengah maraknya isu intervensi aparat negara yang akan mencederai kualitas Pemilu."

"Akibatnya, apabila hal ini dilakukan, akan melemahkan legitimasi atas hasil dari Pilpres 2024," tuturnya.

Dianggap Melanggengkan Kekuasaan

Terpisah, Jazilul Fawaid menyebut, pernyataan Presiden Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan memihak kepada paslon tertentu.

"Bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya akan melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Meski begitu, PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), tak khawatir dengan pernyataan Jokowi.

Sebab, kata Jazilul, PKB bersama rekan koalisinya yakni Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan rakyat.

"Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat."

"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutur dia.

Baca juga: Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Kian Menguatkan Arah Politik Jokowi

Pose Dua Jari dari Mobil Presiden

Jokowi memberi tanggapan soal acungan dua jari dari mobil Kepresidenan saat kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

Namun, Jokowi tidak menjelaskan siapakah yang mengacungkan dua jari dari mobil Kepresidenan tersebut, apakah dirinya atau Iriana Jokowi yang ikut dalam kunjungan itu.

Presiden Jokowi hanya menyebut hal itu merupakan sesuatu yang menyenangkan.

"Ya kan menyenangkan. Menyenangkan," ungkap Jokowi, Rabu.