TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi rajin melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Jawa Tengah dalam beberapa bulan terakhir.

Sedikitnya, Jokowi tiga kali mengunjungi wilayah basis suara Ganjar Pranowo tersebut dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Pada awal Januari 2024 Jokowi melakukan kunker di Jawa Tengah atau tepatnya di Cilacap, Banyumas, Purworejo dan Brebes.

Baca juga: Soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies Pilih Persilakan Rakyat untuk Menilai

Selasa (23/1/2024) kemarin Jokowi berkunjung ke Grobogan, Blora dan Semarang.

Lalu sehari sebelumnya Jokowi mengunjungi Salatiga, Magelang, Temanggung, sampai Wonosobo pada Senin (22/1/2024).

Kegiatan Jokowi di Jateng pun beragam, mulai dari membagikan bantuan sosial (Bansos), mendatangi Puskesmas hingga meninjau jalan rusak.

Baca juga: Senyum Semringah Jokowi saat Lihat Prabowo Ancang-ancang Joget Gemoy

Tak Elok

Pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan memberikan pendapatnya mengenai polemik kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Jokowi selama masa kampanye terbuka Pilpres 2024 khususnya ke Jateng.

Andreas menilai kunjungan Jokowi ke Jawa Tengah ini sebagai suatu hal yang tak elok dilakukan oleh seorang Presiden.

Pasalnya Jokowi akan membuat bingung masyarakat di tengah masa kampanye terbuka Pilpres 2024 ini.

Selain itu Andreas juga menilai kunjungan kerja Jokowi ini akan mengganggu proses jalannya demokrasi.

Sehingga menurut Andreas, kunjungan kerja Jokowi ini seharusnya ditunda dan dilakukan setelah pencoblosan Pilpres 2024.

"Sejak minggu kemarin kan kita memasuki kampanye terbuka, tampaknya seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya Jateng," kata Andreas dilansir WartakotaLive.com.

Menurut dia, terlepas dari posisinya sebagai Kepala Negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri.

Hal ini mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Andreas menuturkan, secara sadar atau tidak sadar perilaku Jokowi tersebut bisa memunculkan konflik kepentingan.

Terutama kepentingan dalam membangun citra Gibran di Pilpres 2024.

"Di Pilpres Pak Jokowi sadar atau tidak sadar, orang sudah tahu ada konflik kepentingan, dalam hal ini citranya Gibran."

"Alangkah baiknya sebagai presiden tidak melakukan apa pun kunjungan ke daerah supaya bisa berjarak, harus berjarak," imbuh Andreas.

Tak hanya itu, kunjungan Jokowi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam rangkaian kampanye yang sudah dijadwalkan KPU.

Pasalnya, masyarakat mungkin cenderung ingin bertemu dengan Presiden.

"Di samping sebetulnya kalau Pak Jokowi dateng akan terjadi, orang bertemu ingin melihat, sementara kampanye terbuka dibagi menjadi zona-zona, Jateng hari ini partai apa, besok partai apa, dan seterusnya."

"Akan sangat membingungkan masyarakat dan merepotkan petugas. Karena pertimbangannya Pak Jokowi punya kondisi conflict of interest," jelasnya.

Andreas menilai, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi yang relatif aman, bukan dalam kondisi bencana yang mengharuskan Presiden turun langsung ke lapangan.

Sehingga saat ini Jokowi tidak harus turun ke lapangan mengunjungi masyarakat di tengah masa kampanye.

"Kecuali memang ada kondisi seperti bencana yang memerlukan Pak Jokowi untuk ke lapangan, kalau ini kan normal-normal saja," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Elite PKB: Tanda Kepanikan

'Presiden Boleh Loh Berkampanye'

Presiden Jokowi angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Ikut Kampanye di Hadapan Prabowo

Istana Pastikan Presiden Jokowi Masih Netral di Pilpres 2024

Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan Presiden Jokowi masih netral di Pemilu 2024, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi IV KSP Wandy Tuturoong menjelaskan Presiden Jokowi masih bekerja sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang tidak berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Wandy Tuturoong menjelaskan dalam kontestasi politik wajar saja ada pihak yang mengklaim Jokowi telah mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu.

Namun hal tersebut tidak bisa dibenarkan begitu saja karena posisi Kepala Negara harus berada di tengah masyarakat dan tidak berpihak kepada satu kelompok, organisasi, ataupun kepentingan politik Pilpres 2024.

"Saya kira itu opini ya (Jokowi dukung Capres tertentu, red), silahkan saja beropini. Saya kira kami tidak masuk ke dalam opini tersebut. Kami di KSP tetap mendukung netralitas, mendukung agenda presiden yang harus berjalan hingga Oktober 2024 nanti," ujar Wandy, Jumat (5/1/2024) dikutip dari Kompas.TV.

Wandy menambahkan dalam mendukung netralitas kerja Presiden Jokowi hingga Oktober 2024 mendatang, pegawai KSP yang maju di Pileg 2024 sudah memberikan surat cuti.

Hal ini sebagai wujud netralitas KSP dalam mendukung kinerja Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan nanti.

"Kita tunjukkan dengan kerja saja, apa yang ditunjukan saat ini itu harus merupakan bentuk dari netralitas. Itu juga kami tunjukkan, di kantor kami ada yang Caleg itu juga cuti," ujar Wandy.