TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indopol tak bisa merilis survei mengenai elektabilitas capres-cawapres dan partai politik Pemilu 2024, dalam penelitian periode 8-15 Januari 2024.

Survei ini melibatkan 1.240 responden sebagai pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Adapun margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,85 persen.

Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistyanto menyebut ada beberapa permasalah teknis yang terjadi di lapangan salah satunya terkait dengan responden.

Menurutnya, sejumlah responden menolak mengisi survei dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi, sehingga membuat tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voter).

"Misalnya di Kabupaten Blitar, ada 85 persen mengatakan tidak menjawab (memilih paslon mana), undecided voter-nya tinggi sekali. Kami lihat Kediri, undecided voter-nya 40 persen," ujar Ratno ketika menerangkan secara virtual dalam diskusi bertajuk 'Anomali Perilaku Pemilih Pemilu 2024 dan Perbedaan Hasil Lembaga Survei', Kamis (25/1/2024).

Baca juga: 4 Hasil Survei Capres Versi Lembaga Asing: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Pilpres 2024

Kemudian, di Kota Madiun jumlah pemilih bimbang atau undecided voter-nya mencapai 43,3 persen, Pacitan 24 persen, Malang 22,9 persen. Mojokerto juga menjadi salah satu wilayah dengan jumlah undecided voter tertinggi sebanyak 55 persen, Jombang 67,5 persen, Bondowoso 70 persen, dan Probolinggo 43,8 persen.

"Apa artinya? Saya konfirmasi dengan temuan di lapangan hasil dari identifikasi surveyor kami, yaitu di Jawa Timur di wilayah Surabaya, Malang, Blitar, Kabupaten Banyuwangi ada penolakan di pihak kelurahan terhadap surveyor kami," kata Ratno.

"Dengan alasan tidak memberikan stempel di lembar acak KK, dengan alasan sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas pada bansos," sambung Ratno.

Dari hasil penelusuran, Ratno menyebut rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT RW sampai warga, karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik, yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.

"Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut," ungkap dia.

Baca juga: KPU Pastikan Tak Ada Perubahan Format dalam Debat Capres Terakhir, Tetap Ada Penonton di Lokasi

Selain faktor bansos, fenomena tingginya pemilih bimbang juga disebabkan karena pasangan capres-cawapres lain lebih memiliki visi dan misi yang jelas, pasangan capres-cawapres tampil cukup baik dalam tiga kali debat, dan sosok yang menjadi panutan turut mengubah pilihan. Sosok panutan tersebut meliputi ulama, pimpinan partai politik hingga orang tua.

Lalu, karena faktor mengaku diberi uang dan barang semacam sembako oleh capres-cawapres lain atau tim suksesnya dan karena melihat rilis hasil survei dari lembaga survei.

Ratno mengaku baru kali ini mendapati kejadian seperti ini. Sebab, pada sebelumnya survei dari Indopol Survey selalu lancar.

Salah satunya, kata Ratno ketika mereka melakukan survei di Kabupaten Bangkalan. Di lokasi itu, kepala desanya ikut memilihkan responden dengan dalih keamanan dan menjaga daerahnya kondusif.

"Cenderungnya ke siapa? Ya kira-kira yang memberikan bansos siapa, kan kira-kira begitu. Kabupaten Lamongan sudah ada case, meskipun kasusnya di pilkada," kata dia.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Indopol Sebut Ada Anomali Survei di Jawa Timur, Warga Ogah Jawab Karena Panik Bansos Dicabut dan di Kompas.com "Muncul Anomali Pemilih Bimbang, Indopol Tak Rilis Elektabilitas Capres-Cawapres"