Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden boleh memihak dan berkampanye disebut-sebut menjadi "Jebakan Batman" bagi para tentara.

Pasalnya, pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan alutsista dengan petinggi-petinggi militer di sampingnya.

"Saya juga bingung sebanyak itu, didampingi kiri-kanan satu Panglima, satu Menhan, ada juga Kepala Staf. Tapi saya yakin itu semua kena Jebakan Batman. Enggak tahu ya apakah dirancang diintersepsi juga background-nya tentara," kata pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie dalam acara diskusi bertajuk "Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden Hingga Pelaporan Kemhan ke Bawaslu" di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Dengan menyampaikan keberpihakan politik dan kampanye didampingi unsur militer, Jokowi dinilai hendak menegaskan secara tersirat dirinya memiliki power.

Pun dengan pakaian yang dikenakannya saat itu juga dinilai menjadi simbol pernyataan bahwa dirinya merupakan pucuk pimpinan tertinggi dari kekuatan militer negara.

"Memberikan kesan 'Saya ini orang defence latar belakangnya,' sengaja bicarain di depan para Angkatan Udara pakai baju tempur itu. Saya menangkap presiden ngomong gini, 'Saya Presiden. Di belakang saya TNI,' kebetulan yang jadi korban TNI AU. Kasihan banget," kata Connie.

Baca juga: Reaksi Ganjar soal Kabar Jokowi akan Bertemu Megawati: Mungkin Ibu Tak Mau Ganggu Saya

Perilaku tersebut kemudian dinilai tak pantas dilakukan oleh kepala negara.

Sebab semestinya, seorang kepala negara memahami dan mengimplementasikan etika politik serta etika bernegara, meskipun hal tersebut tak tertulis di atas kertas.

Pun dengan keluarganya, semestinya menjadi teladan dengan memahami etika tersebut.

"Jadi kita di sini bisa bicara bahwa etika politik tidak dipahami oleh Presiden kita hari ini. Dan menurut saya, lebih tidak akan dipahami oleh Cawapres yang putra Presiden. Jadi sudah dilakukan bapaknya, akan dilanjutkan anaknya," ujar Connie.

Menurut Connie, jika Presiden hendak berpihak atau bahkan berkampanye bagi peserta Pilpres tertentu, maka sudah seyogianya mengundurkan diri atau mengajukan cuti.

Kemudian selama cuti dan berkampanye, dia tak boleh menggunakan fasilitas negara sama sekali.

"Jika Presiden bersekiras untuk itu menurut saya Presiden wajib mengundurkan diri cuti. Di titik cuti ini, Presiden tidak dalam kapasitas sebagai kepala negara. Jadi dia mau gendong-gendong Gibran, mau apa, terserah. Dengan catatan tidak boleh pakai fasilitas negara."

Baca juga: KPU Respons Aksi Iriana Jokowi Acungkan 2 Jari Saat Kunjungan di Jateng: Ibu Negara Bukan Jabatan

Sebagai informasi, pernyataan Jokowi mengenai bolehnya Presiden RI berpihak dan berkampanye, disampaikan dalam acara penyerahan Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Jokowi, hal itu karena setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi,  hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi.

Jokowi menlai bahwa Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," katanya lagi.