TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ramai menteri Jokowi turun gunung memberikan sanggahan atas pernyataan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD dalam debat pilpres keempat pada Minggu (21/02).

Dalam debat itu disinggung terkait hilirisasi, deforestasi hingga program andalan Presiden Jokowi food estate yang dicap gagal.

1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan adanya banyak disinformasi yang disampaikan pada debat cawapres tersebut.

"Karena itu, saya merasa perlu menyampaikan beberapa catatan terkait program hilirisasi yang menjadi ranah pekerjaan di kantor kami selama ini, serta erat kaitannya dengan tema debat saat itu," ujar dia dikutip dari laman instagram dirinya pada Kamis (25/01).

Saat debat akhir pekan lalu, Ketum PKB itu menyinggung soal hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi ugal-ugalan, karena merusak lingkungan hingga tak membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Luhut pun berkeinginan mengajak Cak Imin mengunjungi daerah Weda Bay Morowali untuk melihat perusahaan nikel.

"Seeing is believing daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang enggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," kata dia.

Sementara terkait data kemiskinan di Sulawesi Tengah, dirinya mengklaim ada perbaikan.

"Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan 14,7 persen. Data 2023 itu 12,4 persen. jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 persen ke 12,4 persen," tutur dia.

Selain itu kata Luhut di Morowali ada institusi pendidikan yakni Politeknik yang didirikan sebagai wadah menghasilkan pekerja yang lebih Advance.

Luhut pun membantah soal dominasi tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan di perusahaan nikel.

Menurutnya, jumlahnya hanya 10 sampai 15 persen saja.

Dan kondisi itu tidak bisa dihindari, karena Indonesia belum memiliki pekerja yang mumpuni dibidang tambang nikel.

Pemerintah pun ujarnya secara bertahap akan mengurangi angka tersebut dengan melatih dan memberikan training pada anak muda.

"Ini satu proses yang harus dilakukan. jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda calon pemimpin karakter itu menurut saya nomor satu harus utama," jelas dia.

2. Menteri LHK Siti Nurbaya

Menurut  Siti Nurbaya Bakar, data yang disampaikan Mahfud MD adalah salah.

“Datanya nggak kayak gitu, datanya salah, saya nggak mau ngomong orangnya salah, saya ngomong datanya salah,” tegas Siti Nurbayadi Kantornya KLHK, Selasa (23/1/2024).

Siti lebih lanjut menjelaskan deforestasi yang terbesar terjadi di tahun 2015 dengan angka 1,09 juta hektar karena El Nino besar dan kebakaran hutan.

Selanjutnya, angka deforestasi terus turun hampir di setiap tahun hingga tahun 2022 dengan angka 104 ribu hektar.

“Dia mesti ngerti deforestasi itu apa sih, yang cara ngelihatnya gimana, cara ngitungnya gimana, kemudian kalau udah ngerti konsepnya, dia nggak bisa hitung deforestasi tahun ini, tambah deforestasi tahun ini, tanpa membayangkan spasialnya,”papar Siti Nurbaya.

Selain itu, kata Siti, bicara metode deforestasi itu harus dengan cara melakukan cek mulai dari cara hitung dan interpretasi satelit.

“Itu aja metodenya aja nggak cocok untuk Indonesia dan salah, karena kita udah uji, data tahun 2022 kita uji yang dilepas Global Forest watch di lapangan,” ucap Siti.

3. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman

Kementerian Pertanian menepis isu terkait food estate di Gunung Mas yang dicap gagal.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (24/01/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan bahwa program food estate bukanlah proyek instan.

Ia menyebut berbagai program Food Estate sedang dikerjakan di beberapa daerah kini berjalan baik dan sesuai target.

“Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 600 hektar lahan  yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” jelas Mentan.

Diketahui, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektar, disamping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam Kemenhan.

Mentan melanjutkan, lahan food estate Gunung Mas sangat potensial. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung ini telah mencapai hasil 6,5 ton per hektar. 

“Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” jelas Amran.

Ia menyatakan panen jagung ini membuktikan bahwa teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

Amran mengklaim, sejak awal dilantik dirinya optimistis mampu menggarap lahan Food Estate tersebut. 

"Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” paparnya.

Saat ini Food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektar. 

Juga ada di Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektar telah berhasil panen komoditas hortikultura, dan Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktifitas 5 ton/ha. Kemudian di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektar.

Sebelumnya, dalam perhelatan debat pilpres keempat lalu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 Mahfud MD menilai proyek food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak perlu dilanjutkan, lantaran gagal dan merusak lingkungan.

 "Maka kami punya program petani bangga bertani, di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan," kata Mahfud.

4. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Senada dengan Luhut, Bahlil menjelaskan bawa, hilirisasi disektor pertambangan telah dilakukan berdasarkan lingkungan, norma, dan aturan. Sehingga hilirisasi yang disebut ugal-ugalan tidak ada. 

"Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mana ugal-ugalannya?," kata dia di kantornya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia tak menampik bahwa upaya hilirisasi memang dilakukan masif guna mendorong percepatan nilai tambah dari sebelumnya bahan mentah. 

Hal ini merujuk pada neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali," ucapnya.