TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, buka suara perihal rencana Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mulanya Hasto mengatakan bahwa rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu untuk mundur telah dibahas sejak lama.

Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Satu di antaranya soal pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi Pemilu 2024.

Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 'Musuh Bebuyutan' yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024) malam.

"Sudah. Sudah dibahas lama. Bahkan kita lihat, misalnya, momentum tadi pagi dari pernyataan dari Pak Presiden juga kami perhitungkan sebagai salah satu faktor yang nantinya akan berpadu dengan faktor-faktor yang lainnya," jelasnya dilansir TribunJogja.com.

Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat.

Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkannya saat debat keempat Pilpres 2024 lalu, Minggu (21/1/2024).

"Intinya Prof Mahfud betul-betul ingin menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat, maka beliau pada saat debat keempat sudah menyampaikan sinyal dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi."

"Idealnya beliau masih bisa mengawal agar pemilu ini benar-benar jurdil (jujur dan adil), tetapi ternyata berbagai bentuk intimidasi justru terjadi di depan mata," ujar Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Kunjungi Lampung, Mahfud MD Diberi Gelar Bangsawan yang Berani Tegakkan Hukum

Selain Ganjar, partai politik (parpol) pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura.

"Kalau Prof Mahfud sebenernya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan partai politik pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura," paparnya.

Hasto berpendapat, Mahfud MD selama ini telah berupaya memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.