TRIBUNNEWS.COM - Excecutive Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN),  Sudirman Said, menyangkal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menggunakan fasilitas negara dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Menurut Sudirman Said, tidak mungkin jika Jokowi tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sulit rasanya melepaskan fasilitas negara demi kepentingan individu. 

Seperti hanya sekedar menggunakan mobil dinas saja, sudah masuk ke dalam menggunakan fasilitas negara.

"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden."

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," kata Sudirman Said pada Kamis (25/1/2024) dikutip dari WartakotaLive.com.

Belum lagi, lanjut Sudirman Said, seperti biaya pengamanan presiden, penginapan dan fasilitas penunjang lainnya. 

Hal tersebut tentunya juga termasuk dana negara.

Sehingga, Sudirman Said meragukan jika Jokowi tak menggunakan fasilitas negara demi mendukung anaknya yang juga mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh memihak, bahkan ikut berkampanye untuk mendukung salah satu paslon yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan ini menimbulkan sejumlah kritik dari berbagai pihak.

Baca juga: 4 Hasil Survei Capres Versi Lembaga Asing: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Pilpres 2024

Publik menilai, Jokowi tidak konsisten dengan pernyataannya itu.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" kata Sudirman.

Jokowi: Presiden Boleh Memihak

Sebelumnya, dalam kunjungannya di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024), Jokowi menjelaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilpres 2024.