TPN Sebut Perubahan Dinamika Politik Dapat Memberikan Pengaruh Signifikan pada Preferensi Pemilih
Andi juga menjelaskan media analytic yang dikaji internal TPN menunjukkan naiknya sentimen negatif terhadap Presiden Jokowi selama sebulan terakhir.
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mengungkapkan proyeksi hasil survei internal terkait elektabilitas Ganjar-Mahfud terus meningkat.
“Kita di 2019, satu bulan menjelang nyoblos itu masih ada kemungkinan Joko Widodo-Maaruf Amin akan kalah,” ujarnya usai konferensi pers yang digelar TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/01/2024).
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Bakal Dalami Dugaan Politisasi Beras Bulog
Hal ini diungkapkan Andi Widjajanto, merespons pandangan Marcus Mietzner, seorang pakar politik dari Australia, atas hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Mietzner berpendapat bahwa selisih 20 poin antara paslon 02 dan pesaingnya tidak dapat disepelekan.
“Saya sudah lihat datanya, di forecast nggak. Nggak sama sekali. Saya malah khawatir Ganjar menang,” tegasnya.
Baca juga: TPN Sebut Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Berpotensi Dijadikan Alasan Pemakzulan
Pada kesempatan yang sama, Andi juga menjelaskan media analytic yang dikaji internal TPN menunjukkan naiknya sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo selama sebulan terakhir.
Andi menegaskan perubahan dinamika politik, peristiwa-peristiwa mendatang, dan kampanye politik dapat memberikan pengaruh signifikan pada preferensi pemilih.
“Pak Jokowi cenderung berada di sentimen negatif saat mengomentari debat ketiga, terutama terkait isu pertahanan negara. Dalam satu bulan terakhir, sentimen negatif ke Pak Jokowi itu minus 62 persen, lalu dalam tujuh hari terakhir lompat ke angka 93 persen. Lalu ketika kami zoom hari ini, hanya dengan melihat platform X, sentimen negatif Pak Jokowi terkait pernyataannya di Halim kemarin, minus 96 persen,” papar Andi.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Menurut Jokowi, yang paling penting adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
