Beda Respons Cak Imin, KPU, hingga Jokowi soal Polemik Pose Dua Jari Iriana di Mobil Kepresidenan
Ibu Negara Iriana Joko Widodo menuai kritik setelah diduga mengacungkan pose dua jari dari dalam mobil kepresidenan.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM - Aksi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan menuai polemik.
Iriana melakukan aksi itu ketika mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di Jawa Tengah, Senin (22/1/2024) lalu.
Berdasarkan video yang beredar, aksi mengacungkan dua jari itu diduga dilakukan Iriana ketika warga meneriakkan nama calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Menjelang Pilpres 2024, pose dua jari diidentikkan dengan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketika menanggapi hal itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, pun buka suara.
Ia menganggap seorang pejabat negara tidak sepatutnya berkampanye menggunakan fasilitas negara.
"Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara. Memalukan," ucap Cak Imin saat ditemui di Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).
Kritik juga dilontarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan seluruh pejabat termasuk Ibu Negara seharusnya bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Seyogianya bukan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga semua pejabat negara dari atas sampai ke bawah, sampai kepala desa, ya menghormati asas netralitas itu," papar Todung.
"Publik menginginkan yang jurdil dan imparsial dan para pejabat tidak memihak. Jadi, menurut saya harus menahan diri," imbuhnya.
Baca juga: Aksi Iriana Jokowi Acungkan 2 Jari Dinilai KPU Tak Masalah, Kubu Ganjar-Anies Beri Reaksi Berbeda
Respons KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempermasalahkan aksi Iriana diduga mengacungkan dua jari dari dalam mobil kepresidenan.
"Tak ada (masalah), ibu negara kan bukan jabatan," ucapnya saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ibu negara bukanlah suatu jabatan.