TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan soal isu keberlanjutan dan lingkungan di tingkat global sudah dimulai sejak tahun 1968 melalui limits to growth.

Kemudian, hal itu dilanjutkan pada tahun 1997 melalui Kyoto Protocol, lalu pada 2015 secara bersamaan, dunia melahirkan dua kesepakatan yang dianggap bersejarah, yakni Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement. 

Andi Widjajanto selaku Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan sudah 56 tahun upaya memperbaiki Bumi dilakukan, tetapi kondisinya semakin memburuk. Global warming menjadi global boiling.

Climate change menjadi climate crisis.

“Dalam sepuluh tahun terakhir, indeks-indeks global yang mengukur capaian menuju keberlanjutan dunia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Misalnya, terkait kinerja lingkungan, skor Environmental Performance Index (EPI) Indonesia turun dari 66 menjadi 28,2. Sementara itu, skor dunia turun dari 53,06 menjadi 43,1," kata Andi dalam keterangannya, Senin (29/1/2024)

Kemudian, dalam Notre-Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), tercatat bahwa kapasitas dan kesiapan Indonesia beradaptasi atas dampak negatif perubahan juga menunjukkan tren negatif dengan skor yang turun dari 50,73 menjadi 47,59. 

"Di saat yang sama kapasitas dan kesiapan dunia bergerak sangat lambat dengan skor 48,28 menjadi 49,61”, demikian penjelasan Andi

Pada tingkat nasional, Andi menilai data dan fakta yang ada tidak kalah memilukan.

Sebagaimana disampaikan cawapres 03 Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres lalu, 10 terakhir, 2014-2023, data dari Global Forest Watch menunjukkan luasan deforestasi Indonesia mencapai 12,5 juta hektare, lebih luas dari Korea Selatan, bahkan 23 kali luas Madura. 

"Kedaulatan pangan terancam disebabkan oleh laju konversi lahan pertanian dan rusaknya unsur hara karena penggunaan pupuk kimia berlebih. Tidak hanya di darat, laut Indonesia tercemar," katanya.

Data dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mencatat bahwa lebih dari 2,5 juta ton sampah plastik mencemari laut di Indonesia hanya dalam periode 2018-2022. 

Sementara itu, proyek-proyek hilirisasi yang diklaim sebagai andalan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan memiliki dampak destruktif terhadap kelestarian lingkungan dan menimbulkan kerentanan serta ketimpangan ekonomi masyarakat lokal. 

"Kondisi di atas pada dasarnya terjadi karena sikap abai manusia terhadap lingkungan demi mencapai target pertumbuhan serta belum adanya pengelolaan yang baik secara menyeluruh dari hulu ke hilir," katanya.

Padahal hidup berdampingan dengan alam merupakan hal yang telah diwariskan oleh leluhur kita sejak lama.