TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatiran kepada pihak-pihak yang selalu mengejek program food estate. 

Ia khawatir mereka yang kerap mengkritik program lumbung pangan itu adalah antek-antek asing yang menginginkan Indonesia selalu lemah dan miskin. 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberi sambutan dalam Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Selasa (30/1/2024).

"Mau jadi negara makmur dan kuat, maka harus dijamin pangannya. Makannya kalau ada yang menjelek-jelekkan food estate saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Waspada saudara sekalian," kata Prabowo, Selasa (30/1/2024). 

Prabowo menganggap bahwa program ini penting untuk mengamankan bangsa dari kekurangan pangan. 

Baginya, masalah pangan merupakan masalah pertahanan lantaran menyangkut hidup dan mati.

Karena itu, ia menaruh perhatian penting bagaimana soal pangan ini bisa diselesaikan. 

"Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan, itu gaya yang saya suka," katanya.

Prabowo pun meminta para petani maupun seluruh stakeholder yang membawahi bidang pertanian terus bersemangat melanjutkan misi untuk mewujudkan cita-cita program food estate ini. 

"Semangat bagi keluarga besar pertanian, menjalankan misi yang sangat penting, sangat mulia. Seluruh petugas di bidang pertanian, kami prajurit dulu perang, sekarang perangnya mengamankan bangsa dari kekurangan pangan," ujarnya. 

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Prabowo juga mengaku bangga kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai bisa memimpin bidang pertanian dengan baik. 

Baca juga: Jokowi dan Prabowo Makan Bakso Bareng, PDIP Kaitkan Kegagalan Program Food Estate

"Saya ingin ada Amran Amran yang lain, lapisan dua, ini yang kita harapkan," ungkap Prabowo. 

Diketahui, dalam acara tersebut dihadiri puluhan ribu orang yang terdiri atas penyuluh, petani, peternak, serta food estate partisipatif. 

Sebagai informasi, food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.

Proyek food estate ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp108,8 triliun untuk membangun food estate di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.

Namun, program ini mendapat kritik dari sejumlah pihak karena dinilai gagal. 

Termasuk di antaranya, ada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor 3 Mahfud MD. 

Kritik itu kerap disampaikan keduannya dalam beberapa kesempatan, termasuk saat debat cawapres beberapa waktu lalu. 

Menurut Cak Imin, proyek itu memberikan dampak negatif, di antaranya mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, hingga merusak lingkungan.

Dengan dampak tersebut, Cak Imin pun menilai proyek food estate seharusnya dihentikan. 

"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan," kata Cak Imin saat debat. 

Cak Imin menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpihak pada keadilan bukan justru timpang. 

Ketua Umum PKB itu bahkan berkomitmen akan menghapus program food estate jika terpilih jadi wakil presiden. 

Sependapat dengan Cak Imin, Mahfud MD juga menyebut bahwa program food estate justru merugikan negara. 

"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud dalam debat cawapres. 

Mahfud mengaku tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Istana: Evaluasi dan Perbaikan Terus Berjalan

Sementara itu, pihak Istana mengaku tak setuju jika proyek food estate disebut gagal. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan implementasi program food estate ini hanya perlu dievaluasi.

"Iya (tidak gagal), tapi dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan," kata Ari di Istana Negara Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ari mengatakan perbaikan dalam proyek ini harus terus dilakukan agar cita-cita ketahanan pangan bisa tercapai. 

"Implementasinya kan tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terus berjalan. Ya supaya apa yang tujuan kebijakan itu bisa tercapai," ucapnya. 

Ari menjelaskan bahwa proyek ini sejatinya dibentuk untuk merespons situasi nasional soal pangan yang dihadapi bangsa mengingat saat ini dunia sedang krisis pangan. 

Ia mengatakan banyak negara yang gagal tak bisa memenuhi kebutuhan pangan karena krisis di dunia. 

"Jadi, setelah pandemi diketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan."

"Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, harga pangan juga melambung tinggi di pasaran dunia," ujarnya. 

Akan hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun menginisiasi terobosan besar ini. 

Menurutnya, dengan program food estate, kemandirian di sisi pangan akan terbentuk. 

"Maka dari itu kebijakan lumbung pangan adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemeirntah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain khususnya ketika harga cukup tinggi," ujarnya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)