Meskipun demikian, Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai mundurnya Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan," katanya.

Istana Endus Ada Upaya Sebar Narasi Kabinet Jokowi Pecah

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa ada upaya untuk menarasikan kegaduhan di Kabinet Indonesia Maju (KIM) akhir akhir ini. Pernyataan Ari tersebut merespon tudingan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa kabinet pemerintah yang dipimpin Jokowi sekarang ini sudah mulai terfragmentasi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja menebar/mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi. Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur," kata Ari, Rabu, (31/1/2024).

Menurut Ari, ada upaya membangun persepsi dengan menyebarkan narasi seolah olah para para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tidak puas dan kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Padahal kata dia kondisi sesungguhnya tidak seperti itu.

"Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhya," kata Ari.

Menurut Ari dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, rapat interna atau rapat paripurna, para menteri masih kompak.

Menteri menteri bahkan berkelakar satu sama lain seperti biasanya menjelang atau setelah rapat.

"Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab. Silaturahmi antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu," pungkasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Diserang Lagi, Kali ini Soal Pembagian Bansos

Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan terjadi perpecahan atau fragmentasi di kabinet pemerintahan.

Fragmentasi tersebut dipicu oleh pernyataan Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh berpihak atau berkampanye pada Pilpres 2024.

Dugaan pecahnya kabinet diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma yang merasa pemeriksaan sebelum rapat kabinet di Istana kepada para menteri diperketat.

Airlangga Bantah Pemeriksaan kepada Menteri di Istana Diperketat

Ketua Umum Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemeriksaan kepada para menteri yang akan ikut rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepreisdenan, tidak ada yang berubah.

Hal itu disampaikan Airlangga merespon pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.