Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya meyakini peringatan yang disampaikan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Petisi Bulaksumur kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diikuti perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Hasto berpandangan bahwa sikap ini buah hasil dari pencermatan atas berbagai tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi di Tanah Air saat ini.

Dimana, hal itu ditandai dengan keterlibatan oknum-oknum aparat Negara untuk melakukan berbagai intimidasi terhadap rakyat serta pernyataan Presiden tentang keterlibatan pejabat publik di masa kampanye.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para Guru Bangsa untuk turun gunung yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi, bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikap di tempat yang sangat keramat, sangat penting sebagai simbol Gadjah Mada yaitu Balairung," kata Hasto saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Politisi asal Yogyakarta itu berpandangan, bukan tidak mungkin, sikap yang telah disampaikan Guru Besar bersama dosen dan mahasiswa UGM ini akan diikuti oleh perguruan tinggi lainnya untuk menyelamatkan demokrasi.

"Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," jelas Hasto.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga mengingatkan kembali bahwa Pemilu ini menyangkut martabat dan kehormatan, serta menjadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting.

"Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT," jelasnya.

Diberitakan, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya seperti dikutip dari website resmi UGM.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah.

“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.