TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI pada Rabu (31/1/2024).

Pengunduran ini disampaikan Mahfud MD di sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah.

Tak lagi punya beban karena bukan lagi anak buah Presiden Jokowi, akankan Mahfud MD "bernyanyi" menyerang pemerintah ?

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersuara lebih lantang usai mundur dari kursi Menkopolhukam.

Saat Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.

Sementara itu Ganjar Prabowo mengungkap pesan moral di balik mundurnya Mahfud MD.

Mundur dari Jabatan Menkopolhukam, Mahfud MD Disebut Tak Lagi Punya Beban Jika Serang Pemerintah

Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam merupakan pukulan politik sekaligus bentuk mosi tidak percaya terhadap kredibilitas pemerintahan Jokowi.

"Setelah berkali-kali melakukan serangan terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi di debat-debat Pilpres sebelumnya, Mahfud kini tidak lagi memiliki beban moral-etik jika dirinya hendak melakukan serangan lagi pada pemerintahan, dimana ia berada di dalamnya selama ini," kata Umam dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Keputusan Mahfud itu, dikatakan Umam, tampaknya juga sudah ditunggu-tunggu Jokowi.

"Yang tampaknya juga telah terusik zona nyamannya, di mana tokoh yang selama ini ia percaya sebagai Menkopolhukam kini justru berbalik menyerang pemerintahan yang ia pimpin, karena perbedaan arah kepentingan politik praktis," ujar dia.

Tak hanya itu, Umam menilai keputusan Mahfud untuk mundur merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini kian lantang menyatakan perang terbuka kepada Jokowi.

"Mundurnya Mahfud ini akan memberikan keleluasaan ruang dan narasi bagi Mahfud untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru, terutama dari undecided voteds, di dua minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang," kata Umam.

"Mahfud tidak akan lagi terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan protokoler. Akankah berdampak secara elektoral atau tidak, akan sangat bergantung pada narasi lanjutan, intensitas serangan dan sosialisasi pasca-keputusan politik ini," ujarnya.

Jika Mahfud memegang data dan informasi yang bisa di-generate menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Paslon 02, Umam mengatakan maka keputusan mundur dari kabinet ini akan menjadi gelombang kekuatan yang efektif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran.