TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyampaikan seruan atau peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait berbagai dugaan ketimpangan dan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap Jokowi yang terang-terangan menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak menjadi akar dari berbagai ketidakadilan dalam penyelenggarakan pemilu. 

Selain dugaan intimidasi aparat terhadap warga yang berbeda pilihan politik, lanjutnya, pemerintah bersikap tidak adil dalam pembagian bantuan sosial (bansos) beras. 

Baca juga: Mahfud MD Bertemu Jokowi, Serahkan Surat Pengunduran, Sampaikan Terima Kasih dan Minta Maaf

PDIP menilai pembagian bansos beras yang terfokus di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung sarat indikasi untuk kepentingan elektoral (menjaring suara) pada Pemilu 2024. 

Apalagi pembagian bansos itu dilakukan langsung oleh Jokowi, bukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Sepertinya Indonesia sekarang ini dikerdilkan, seolah-olah Indonesia ini hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Padahal, Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah," kata Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, sebagaimana keterangan pers, Kamis (1/2/2024). 

Hasto menyampaikan, PDIP juga mempertanyakan posisi Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Indonesia Maju (KIB) bentukan Jokowi, terkait pembagian bansos beras. 

Menurut dia, yang mengetahui data orang miskin untuk dibagikan Bansos Beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu, mekanisme pembagiannya seharusnya berada dalam koordinasi dengan Kemensos, meskipun penyalurannya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti Badan Pangan Nasional (BPN), Bulog, dan melibatkan aparat. 

"Ketika Bu Risma tidak dilibatkan, maka patut dipertanyakan berdasarkan data apa pembagian bansos oleh presiden? Lagipula orang miskin itu bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Kalau begitu, jelas bansos beras dipakai untuk kepentingan elektoral," ujar Hasto. 

Dia juga menyatakan bansos beras dan BLT Pangan yang dibagikan pemerintah mendapat sorotan berbagai kalangan karena ternyata lebih besar dari dana penanganan Covid-10. 

Tantang Jokowi Bersikap Netral

Hasto menyatakan, masih ada 13 hari bagi Presiden Jokowi untuk menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin yang netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Menurut dia, sikap tidak netral Jokowi telah mendorong gerakan masyarakat untuk juga secara terang-terangan menunjukkan aspirasi politik mereka. Di antaranya peristiwa pendukung capres cawapres Ganjar-Mahfud membentangkan spanduk bertuliskan dukungan untuk Ganjar-Mahfud saat Jokowi kunjungan kerja ke di Gunungkidul, DIY. 

"Mohon Presiden Jokowi bisa menunjukkan keteladanan, semoga berkenan menyatakan sikapnya agar aparat negara bisa bersikap netral. Masih ada 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan kampanye yang jujur dan adil," ungkap Hasto. 

Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga menyerukan agar Presiden Jokowi bisa merespon atau menyatakan sikap atas kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat di Gunung Kidul saat Jokowi berkunjung ke sana. 

Bagi Hasto, ketika rakyat memihak, mereka memiliki hak pilih yang dijamin negara. Sedangkan seorang presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak terang-terangan menunjukkan keberpihakan karena bisa memicu ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

"Kalau presiden mau berpihak seperti itu, ya buat apa dilaksanakan pemilu. Buat apa bicara demokrasi kalau pada akhirnya menjadi demokrasi yang semu," ujar Hasto. (Tribunnews/Yls)