Kemudian, civitas akademika dari UII juga melayangkan kritik ke Jokowi dan meminta agar mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi teladan dan bertingkahlaku layaknya negarawan.

Rektor UII, Fathul Wahid, meminta agar Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Kata Anies dan Ganjar soal Jokowi Panen Kritik dari Sivitas Akademika

Senada dengan kritik UI, Fathul juga menyoroti soal penyalahgunaan wewenang tanpa malu-malu dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik sekelompok golongan.

“Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.

“Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.

Fathul juga menyoroti soal intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.

Tak sampai disitu, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi jelang pencoblosan, juga dianggap bernuansa politis.

“Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden tertentu,” kata Fathul membacakan poin pernyataan sikap tersebut.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "BREAKING NEWS, Seruan Padjadjaran Unpad: Soroti Korupsi hingga Nepotisme dalam Kepemimpinan Jokowi"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Seli Andina Miranti)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Pilpres 2024