"Penunjukan menteri menjadi kewenangan Prabowo-Gibran apabila mereka terpilih nanti bukan lagi ditentukan Jokowi,” imbuhnya.

Keterbelahan menteri teknokrat maupun menteri dari partai politik menjadikan situasi kabinet penuh rasa canggung.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi sengaja tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Hasto, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto.

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

Baca juga: Mensos Risma Resmikan Bantuan 20 Unit Rumah Tahan Gempa Bagi Penyintas Badai Seroja

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Sikap Tegas

Kalangan akademisi menangkap situasi kabinet Jokowi kini sudah tidak sehat menjelang pemilu 14 Februari 2024.

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional (UNAS) Prof Lely Arrianie menilai menteri di luar kubu tak difungsikan sesuai jabatanya dalam kabinet Jokowi.

Lely pun menyarankan, para menteri tersebut untuk mengikuti langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

"Kalau saya berpikiran, kalau mereka yang kompetitor itu memang sebaiknya keluar (dari kabinet)," ungkap Prof Lely.