TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sulit mengilustrasikan kondisi Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Di satu sisi Jokowi menyatakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) baik-baik saja, di lain sisi soliditas kabinet disebut goyah.

Ini terjadi setelah mundurnya Prof Mahfud MD dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan l (Menkopolhukam RI).

"Kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah, saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah," ujar Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Pengamat: Soal Netralitas, Ahok Lebih Bermoral Dibanding Jokowi dan Para Pejabat Pemerintah

Jokowi menilai langkah mundur yang diambil Prof Mahfud MD faktor dari perkembangan politik di mana dia maju sebagai calon wakil presiden 03.

Menurut Jokowi, perbedaan pilihan politik itu hal biasa.

"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," imbuh ayah Gibran Rakabuming Raka itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat pernyataan Presiden Jokowi tersebut boleh jadi benar.

Menurutnya, isu mundurnya sejumlah menteri kabinet mungkin hanya isu menjelang pemilu 2024.

Ujang melihat rumor reshuffle selalu terjadi menjelang habis masa pemerintahan.

"Sampai sekarang tidak terjadi yang diisukan 15 menteri mundur seperti Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono nggak terbukti isu itu," ucapnya.

Akademisi Universitas Al Azhar itu menilai isu yang terus berkembang itu akhirnya perlu ditepis Presiden Jokowi melalui statementnya.

Dia meyakini menteri Jokowi terutama yang teknokrat akan menyelesaikan tugasnya di Kabinet Indonesia Maju sampai selesai Oktober 2024.

Baca juga: Anies Kritik Pembagian Bansos Tak Libatkan Mensos Risma: Negara Tak Boleh Diatur Pakai Selera

Terkait apakah menteri teknokrat Jokowi akan diproyeksi mengisi kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming hal itu menjadi hak prerogatif Presiden RI.

"Penunjukan menteri menjadi kewenangan Prabowo-Gibran apabila mereka terpilih nanti bukan lagi ditentukan Jokowi,” imbuhnya.

Keterbelahan menteri teknokrat maupun menteri dari partai politik menjadikan situasi kabinet penuh rasa canggung.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding Jokowi sengaja tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Hasto, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto.

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDI-P, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos.

Baca juga: Mensos Risma Resmikan Bantuan 20 Unit Rumah Tahan Gempa Bagi Penyintas Badai Seroja

"Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Sikap Tegas

Kalangan akademisi menangkap situasi kabinet Jokowi kini sudah tidak sehat menjelang pemilu 14 Februari 2024.

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional (UNAS) Prof Lely Arrianie menilai menteri di luar kubu tak difungsikan sesuai jabatanya dalam kabinet Jokowi.

Lely pun menyarankan, para menteri tersebut untuk mengikuti langkah Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

"Kalau saya berpikiran, kalau mereka yang kompetitor itu memang sebaiknya keluar (dari kabinet)," ungkap Prof Lely.

Keputusan mundur menurutnya, menjadi tanda sikap politik yang tegas lantaran semakin hari para menteri tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

Misalnya, Menteri Sosial (Mensos) yakni Tri Rismahariani yang diketahui menteri asal PDIP.

"Bagi-bagi bansos itu tugasnya Ibu Risma tapi diambil alih oleh Pak Jokowi. Mereka tidak difungsikan sebagai kapastitasnya," jelas dia.

"Pak Erick Thohir juga ikut (bagi bansos). Kalau memang difungsikan bukan disitu," sambung Prof Lely.

Ia pun menyoroti, pembagian bansos tersebut memang memiliki motif politik.

"Sekarang ada bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus. Kenapa Pak Jokowi gak ke kantong-kantong bencana itu. Fokus ya ke Jateng, kenapa?," jelas dia. (Tribun Network/Reynas Abdila)